Terpisah, Ketua MWA UI Saleh Husin, menyebut proses revisi PP Statuta UI, sudah berlangsung sejak 2019. Sebelum tim revisi terbentuk.
Ia juga menepis anggapan, PP 75/2021, disusun untuk memberi karpet merah kepada Ari Kuncoro, agar bebas merangkap jabatan.
“Seingat saya, proses revisi Statuta UI, sudah sejak akhir 2019,” kata Saleh.
“Saya kira, semua berproses sesuai mekanisme dan tata aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Baca Juga:
- Bukan Cuma Ari Kuncoro, Sederet Rektor Ini juga Rangkap Jabatan
- “Saya Cuma Berharap, Pak Ari Kuncoro Berbesar Hati Mengundurkan Diri Sebagai Rektor”
- Meski Lepas Kursi Wakomut BRI, Ari Kuncoro Telah Langgar Statuta UI
Sebelum sampai ke meja Presiden Jokowi, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin, menyebut, internal UI telah membahas draf revisi tersebut.
“Harus diketahui juga, proses pengajuan revisi PP itu sudah sejak tahun 2019,” ujarnya. “Itu yang tak banyak orang tahu.”
Konsep pengajuan, lanjut Ngabalin, dari tahun 2019, dan berjenjang.
“Ada namanya Majelis Wali Amanat UI, sampai ke Presiden. Nah, Presiden resmi menandatangani itu pada tanggal 2 Juli 2021,” jelasnya.
“Di mana salahnya?” tanya Ngabalin. “Jadi, karena 2019, tidak ada conflict of interest. Di mana conflict of interest-nya. Di mana?”
“Jangan ngawur, jangan nyerocos saja. Padahal tak mengerti. Ngomong saja, tak mengerti apa-apa,” tutup Ngabalin.
