Ketum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia/Foto: dok. kabarbisnis

25 HIPMI Pertanyakan Kebijakan Bidang Usaha Dibuka untuk Asing

Ngelmu.co – Pemerintah menetapkan Paket Kebijakan Ekonomi ke-16. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan ada 25 bidang usaha yang boleh 100% menggunakan penanaman modal asing alias dibebaskan dari daftar negatif investasi (DNI). Kebijakan tersebut dipertanyakan dan direspon keras oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan bahwa secara total, saat ini sudah ada 95 bidang usaha yang boleh ditanamkan 100% penanaman modal asing. Edy menyatakan bahwa dengan semakin banyak bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI bisa meningkatkan investasi di dalam negeri.

Kebijakan pemerintah itu memicu repons keras dari pelaku usaha yang tergabung dalam HIPMI. Ketua HIPMI, Bahlil Lahadalia, menyatakan kebijakan pemerintah terkait DNI tidak tepat.

“Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam rangka perbaikan-perbaikan ekonomi. Kalau terkait dengan tax holiday dan DHE itu saya pikir langkahnya sudah tepat. Tapi terkait dengan DNI ini saya rasa ini tidak tepat,” kata Bahlil, Senin (19/11/2018), dikutip dari Detik.

Baca juga: Jokowi Ubah Lagi Jumlah Usaha yang Sahamnya Diserahkan ke Asing? 

Bahlil menilai bahwa dari 54 bidang usaha termasuk 25 di antaranya yang bisa ‘digarap’ asing hingga 100%, merupakan sektor industri yang masuk kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga, menurut Bahlil, kondisi ini disebutnya berbahaya lantaran UMKM adalah sektor usaha yang langsung dengan masyarakat. Jika UMKM dikuasai asing, maka Indonesia bisa kehilangan kedaulatan ekonominya.

“DNI yang dibuka oleh pemerintah itu dari 54 itu semuanya UMKM sementara UMKM ini adalah benteng terakhir untuk mempertahankan perekonomian nasional. Pada tahun 1998 yaitu pada saat krisis ekonomi dimana konglomerat-konglomerat itu melarikan diri bahkan mempailitkan diri. Itu yang bertahan itu UMKM,” tegas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja membuka peluang investasi bagi asing bila tujuannya membuka lapangan kerja baru dan mencipatakan kompetisi atau persaingan usaha. Akan tetapi, Bahlil khawatir kebijakan ini justru bisa mematikan usaha kecil lantaran mereka berpotensi dipaksa bersaing dengan korporasi bermodal jumbo dari luar negeri lantaran adanya kebijakan ini.

“Menurut saya tidak terlalu menjanjikan, memang ini satu kompetisi. Saya pun suka kompetisi, tapi kompetisinya harus berimbang dong. Jangan nggak apple to apple dong masa orang suruh berkompetisi UMKM kita yang tamatan sekolahnya suma SMP kebawah harus berkompetisi dengan UMKM yang dari jerman atau yang dari Jepang. Ini nggak benar,” jelas Bahlil.

Oleh karena itu, Bahlil meminta pemerintah kembali mempertimbangkan kebijakan pelonggaran DNI.

“Anggota HIPMI kita UMKM, kita minta DNI dicabut itu 90% anggota HIPMI UMKM itu mau di-kemanakan anggota saya itu?” ujar Bahlil.