AHY Jadi Cawapres Jokowi? Adakah Hubungan dengan Demokrat Setuju Perppu Ormas?

Ngelmu.co, JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden buat Jokowi di ajang pilpres 2019 mendatang.

Hal ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Rota Tiga Konsultan (RTK) yang melakukan simulasi pasangan capres-cawapres terhadap publik.

Berdasarkan hasil survey terlihat bahwa Presiden Jokowi yang dipasangkan dengan AHY mendapatkan 37,4 persen suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Gatot dengan angka 27,2%. Sisanya adalah 35,3% belum memutuskan pilihan.

RTK mensimulasikan kandidat capres Jokowi dan Ketua Umum Prabowo Subianto. Pertama Jokowi dipasangkan dengan Puan Maharani dan Prabowo disandingkan dengan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Hasilnya Jokowi-Puan 32,3% dan Prabowo 28,3%. Sedangkan 39,3% belum memutuskan.

Jokowi memperoleh 34,5% jika dipasangkan dengan Gatot, dihadapkan dengan pasangan Prabowo-AHY dengan angka 27,4%. Sedangkan 38,2% belum memutuskan.

Direktur Riset RTK, Rikola Fedri, mengungkapkan suara Prabowo juga relatif lebih tinggi jika disandingkan dengan AHY dibanding pasangan lain.

“Kalau dilihat dari angka sejauh ini ya memang kalau Jokowi dengan AHY dia lebih tinggi dibandingkan dia misalnya dengan Puan, Gatot. Kemudian Prabowo pun kalau dipasangkan dengan AHY, angkanya juga lebih tinggi dibandingkan dengan Gatot atau Anies,” ujar Fedri di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2017).

Survei digelar pada 15-29 September 2016. Ada 2.600 responden yang dilakukan survei dengan metode Stratified systemic random sampling. Margin of error survei ini 2,0% dan quality control sebesar 20%.

Adapun pembagian regional survei berdasarkan responden yaitu, Sumatera 530, Jawa, 1.510 , Bali-Nusa Tenggara 130, Kalimantan 160, Sulawesi 190, Maluku dan Papua 80.

Isu santer AHY menjadi kandidat Cawapres Jokowi ini mulai didengungkan. Lalu apakah ada hubungannya, Demokrat yang menyetujui Perppu Ormas?

Sebagaimana diketahui, sepuluh fraksi di Komisi II DPR telah memberikan pandangan mininya terhadap keputusan akhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas).

Dari sepuluh fraksi yang ada, empat fraksi telah menerima Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas untuk disahkan menjadi undang-undang. Empat fraksi itu adalah PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura. Empat parpol pendukung pemerintah itu memang solid sejak awal untuk mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

Dari empat fraksi tersebut, ditambah tiga fraksi, yakni PKB dan PPP, Partai Demokrat juga menyetujui Perppu Ormas menjadi undang-undang.

 Partai non pendukung pemerintah ini memberikan persetujuan, namun disertai dengan catatan. Catatan itu yakni Demokrat meminta pemerintah merevisi poin-poin yang ada di dalam Perppu Ormas bila nanti jadi disahkan.

Sementara, tiga partai lain, yakni PAN, Gerindra dan PKS dipastikan menolak RUU Perppu ormas.