Ngelmu.co – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, ikut bersuara terkait penangkapan terhadap beberapa petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ia, menilai hal tersebut sebagai upaya menyebar ketakutan.
“Penangkapan ini dilakukan untuk menyebar ketakutan di antara mereka yang mengkritik pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja,” tuturnya, dikutip Ngelmu, dari amnesty.id, Rabu (14/10).
“Di sisi lain, penangkapan ini menunjukkan, bahwa kebebasan berekspresi di negara ini, sedang terancam,” sambung Usman.
“Dan bisa dilihat, sebagai upaya untuk mengintimidasi oposisi, dan mereka yang mengkritik rezim yang sedang berkuasa,” imbuhnya lagi.
Usman, juga mengkhawatirkan tiga petinggi KAMI yang kembali ditangkap, dengan dugaan pelanggaran UU ITE.
“Negara harus menghentikan segala bentuk intimidasi, terhadap mereka yang mengkritik,” tegasnya.
“Dan memastikan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, bagi siapa saja, termasuk pihak oposisi,” lanjut Usman.
“Justru dengan langkah ini, Presiden Jokowi, telah melanggar janjinya sendiri untuk melindungi hak asasi manusia,” kritiknya.
“Pihak berwenang, harus segera membebaskan ketiganya, yang dijerat hanya karena mempraktikkan kebebasan berbicara, dengan tanpa syarat,” pungkas Usman.
Amnesty International Indonesia, mencatat 49 kasus dugaan intimidasi serta peretasan digital, terhadap mereka yang aktif mengkritik pemerintah, sejak Februari lalu.
Baca Juga: Polisi Tangkap Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Jam 4 Pagi
Pada kesempatan berbeda, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyakini sejumlah tokoh KAMI, yang ditangkap, tidak akan mengarahkan massa untuk berbuat anarki, meminta agar polisi membebaskan mereka.
“Karenanya, segera dibebaskan saja delapan tokoh yang ditangkap itu,” kata Hidayat Nur Wahid (HNW), yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI itu, Selasa (13/10) kemarin.
Dilansir Detik, HNW, menilai sejumlah tokoh KAMI, yang ditangkap merupakan aktivis senior yang kritis.
Itulah mengapa, ia meyakini, mereka tidak akan mengarahkan massa agar berbuat anarki.
“Pak Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, itu ‘kan mereka yang dikenal aktivis-aktivis lama,” kata HNW.
“Aktivis-aktivis senior yang dari dulu mereka mengerahkan massa, tapi tidak anarkis,” tegasnya.
“Dari dulu, mereka, para aktivis yang orientasinya kritis dan tidak anarkis,” beber HNW.
Ia, juga meyakini kegiatan yang digelar oleh KAMI, selalu meminta izin dari pihak terkait.
Menurut HNW, jika mereka yang bergelar kegiatan berizin justru difitnah hingga ditangkap, justru akan menghadirkan ketegangan di masyarakat.
“Justru kalau itu dihalang-halangin, di-framing, difitnah, dibuat spanduk ke sana-kemari, yang spanduknya juga fitnah, tokoh-tokoh ditangkap… Nah, ini akan membuat semakin menghadirkan ketegangan yang tidak diperlukan,” ujar HNW.
Ditemui terpisah, anggota Baleg DPR F-PKS, Bukhori Yusuf, juga angkat bicara sekaligus menanyakan maksud dari penangkapan tokoh KAMI.
“Apakah ini maksudnya, dalam rangka untuk menciptakan keonaran publik, atau sebenarnya ini karena akses informasi yang sangat terbatas, sehingga persepsinya menjadi tidak tepat?” tanya Bukhori.
