Kasus Century

Babak Baru Kasus Century : PN Jaksel Minta KPK panggil Boediono dkk

Babak baru kasus century mulai berjalan. Hal ini karena Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Tersangka baru tersebut adalah sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

Seperti dikutip dari detikcom, Hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan menyatakan untuk Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Dalam surat dakwaan Kasus Century, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan) dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Penetapan Bank Century sebagai bank gagal dianggap berdampak sistemik, Budi Mulya secara bersama-sama melakukan perbuatan yakni: Pertama, menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik.

 

Mahkamah Agung Angkat Bicara

Mahkamah Agung (MA) menyatakan putusan praperadilan soal penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Century, merupakan perintah. Tetapi penegak hokum, KPK bisa melakukan tafsiran atas putusan. Menurut Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah kepada detikcom, “Ya itu semua tergantung aparat-aparat penegak hukum yang disebut dalam putusan itu,”

Abdullah mengibaratkan penyebutan nama-nama terkait perkara-sebagaimana tertuang dalam putusan praperadilan Century- seperti penyebutan pihak-pihak diduga terlibat perkara dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tindak lanjut dari MA adalah mengkaji putusan tersebut. PN Jakarta Selatan menyerahkan putusan praperadilan soal Century tindak lanjut penanganan kasus korupsi Bank Century ke KPK.

 

Hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK menetapkan eks Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dkk sebagai tersangka kasus skandal Bank Century. KPK menghormati putusan praperadilan yang diajukan LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI).

Menurut Febri, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun. Tetapi tindak lanjut yang akan dilakukan karena KPK masih mempelajari putusan praperadilan pada Senin. “Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” tegas Febri.

Baca Juga : Mantan Wapres, Boediono diperiksa KPK

Budi Mulya selaku eks Deputi Gubernur BI dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan di tingkat kasasi, hukuman Budi Mulya diperberat menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Budi Mulya dinilai majelis hakim merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.