Bappenas Persilakan Swasta Undang Investor Asing untuk Bangun Ibu Kota Baru

  • Bagikan
Investor Asing Bangun Ibu Kota Baru
Foto: Instagram/suharsomonoarfa

Ngelmu.co – Agar pembangunan IKN [ibu kota negara] baru tak memberatkan APBN, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mempersilakan pengusaha swasta nasional [yang terlibat] mengundang investor asing.

“Kita memberi tantangan kepada para pengusaha swasta nasional, silakan mengundang partner asingnya,” tuturnya, Rabu (7/4), mengutip Antara.

“Jadi, bukan pemerintah yang mengundang investor asing,” sambung Suharso.

Baca Juga: Bukan Hanya Rakyat RI, Pengamat Asing juga Soroti Rencana Pembangunan IKN Baru

Pasalnya, ia mengaku, telah banyak investor swasta yang ‘datang’ dan menyatakan siap terlibat dalam pembangunan IKN baru.

“Nama pasti sudah ada, tetapi tidak bisa disebutkan,” kata Suharso.

“Yang datang kepada saya, sudah lumayan,” imbuhnya.

“Saya pilih orang yang serius. Apakah nanti bentuknya ramai-ramai satu grup? Itu ‘kan menarik,” lanjutnya lagi.

Peluang di Tengah Pandemi

Lebih lanjut, Suharso menilai, rencana pemerintah membangun IKN baru, sebagai peluang, di tengah kelesuan bisnis akibat pandemi.

Khususnya bagi kalangan pengusaha konstruksi dan properti.

“Ketika industri properti sedang turun, real estate, marketing turun, kenapa tidak mereka bergerak di sana?” ujar Suharso.

“Kalau pengusaha dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu ‘kan objek pajak,” sambungnya.

Tak Akan Beratkan APBN

Meski demikian, Suharso belum bisa menyebut besaran biaya yang diperlukan untuk membangun IKN baru.

Sebab, menurut Ketua Umum PPP itu, skema pendanaan pembangunan IKN baru, masih dalam pembahasan.

Suharso juga mengeklaim, bahwa pembangunan IKN baru ini tidak akan memberatkan APBN.

“Kita cicil sesuai kemampuan, sehingga tidak membebani APBN di depan,” janjinya.

“Pembangunannya dicicil, sehingga jauh lebih affordable dan terjangkau oleh APBN,” jelas Suharso.

Rampung di 2024

Sebelumnya, mewakili pemerintah, Suharso juga optimis, pembangunan IKN baru, dapat dimulai tahun ini, dan rampung pada 2024 mendatang.

“Kita optimistis, mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini,” ujarnya, Kamis (1/4) lalu.

“Tanggal 17 Agustus 2024 itu, Presiden bisa melaksanakan 17 Agustus-an di Ibu Kota Negara baru,” imbuh Suharso.

Pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur, lanjutnya, juga akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mempercepat pemerataannya di seluruh Indonesia.

Gagasan Awal Desain

Sementara Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata, bicara soal desain.

Ia mengatakan, desain Istana Negara yang akan dibangun di IKN baru, saat ini memasuki tahap gagasan awal.

“Desain Istana Negara Ibu Kota Negara baru yang berbentuk Garuda tersebut adalah rancangan biro arsitek Nuart yang dimiliki Nyoman Nuarta,” kata Rudy.

“Sepertinya desain tersebut merupakan gagasan awal yang dapat diperdalam dan didiskusikan bersama para ahli di bidang arsitektur dan perencana,” imbuhnya.

Kata Menkeu soal Biaya

Pada 2019 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan perkiraan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan IKN baru, terbagi menjadi tiga sumber:

  1. APBN sebesar 19,2 persen atau setara Rp89,4 triliun;
  2. KPBU [Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha] sebesar 54,4 persen atau setara Rp253,4 triliun; dan
  3. Pendanaan swasta sebesar 26,4 persen atau setara Rp123,2 triliun.

Rencana UEA Investasi

Beberapa waktu lalu, Uni Emirat Arab (UEA) juga mengumumkan rencana pihaknya untuk investasi.

Dengan nilai US$ 10 miliar atau setara Rp143,9 triliun (kurs Rp14.390).

Dana itu rencananya akan ditempatkan melalui Lembaga Pengelola Investasi/LPI (Indonesia Investment Authority/INA).

Duta Besar UEA untuk Indonesia dan ASEAN Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri mengungkapkan.

Dana akan fokus untuk berbagai sektor strategis di Indonesia, termasuk di IKN baru, Kalimantan Timur.

“Investasi yang dilakukan di Indonesia, di sektor-sektor seperti di ibu kota baru,” kata Abdulla, di Kedubes UEA, Jakarta, mengutip Kompas.

“Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, pendidikan, dan lain-lain,” sambungnya.

“Semua [sektor] akan membawa kemaslahatan bagi rakyat Indonesia,” pungkas Abdulla.

  • Bagikan
ngelmu.co