Bela FPI, PKS: OPM yang Jelas Buat Huru-Hara Kenapa Tidak Dibuatkan Petisi?

Diposting pada 463 views

Ngelmu.co – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), memberikan tanggapan mengenai beredarnya petisi penolakan perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, seruan tersebut sah-sah saja, karena Indonesia adalah negara demokrasi. Namun, ia mempertanyakan, di mana salah FPI hingga harus dibubarkan?

Bagi HNW, narasi pembubaran FPI itu tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab, sebagai ormas yang resmi di Indonesia, selama ini FPI tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

“Emang kesalahannya FPI apa? Kesalahan hukumnya ‘kan harus terlihat sangat jelas. Selama ini ‘kan FPI tidak pernah makar, mengajak untuk melakukan tindakan separatisme, tidak pernah mengajak untuk melakukan tindakan narkoba, korupsi. Justru FPI mendukung pemberantasan narkoba, korupsi, mendukung penguatan NKRI, menolak separatisme,” tutur HNW, saat akan menghadiri Rapat Paripurna DPR di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).

“Saya tahu, FPI lah yang terdepan membantu gempa di Sulaswesi Tengah, di NTB dan tempat-tempat lain. Saya pikir rakyat Indonesia sudah sangat cerdas, ya. Walaupun ada 100 ribu yang menandatangi petisi (pembubaran FPI) itu, akan ada 1 juta lebih yang akan mendukung FPI. Jadi menurut saya, di negara demokrasi ini, biarlah semuanya berlaku secara demokratis, tapi juga pergunakan akal sehat,” imbuhnya.

Melansir Detik, HNW juga mempertanyakan pihak-pihak yang mendorong pembubaran FPI melalui petisi. Karena seharusnya, pihak yang mendukung petisi itu, membuat petisi kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang sudah dengan jelas melakukan gerakan separatis.

“Tapi yang jelas membuat huru-hara adalah OPM. Kok enggak ada yang bikin petisi bubarkan OPM? FPI justru selalu menegaskan tentang dukung NKRI, mendukung pemberantasan korupsi, mendukung penegakan hukum, mendukung pemberantasan narkoba, berada di garda terdepan untuk membantu korban-korban bencana alam yang bahkan pemerintah saja telat untuk melakukannya,” tegas HNW.

“Kenapa tidak nomor satunya adalah petisi pembubaran OPM? Enggak pernah kita dengar tuh petisi pembubaran OPM,” pungkasnya.

Sebelumnya, muncul petisi daring (online) yang dibuat oleh Ira Bisyir, dengan judul ‘Stop Ijin FPI’, tiga hari lalu. Petisi itu ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Ia mengajak orang-orang untuk menolak perpajangan izin FPI yang akan segera berakhir.

“Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka. Karena organisasi tersebut adalah Merupakan kelompok Radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI,” tulis Ira pada petisinya.

Sebagai ormas, Izin FPI sendiri memang akan segera habis. Dilihat dari situs resmi Kemendagri, izin ormas FPI ditandai dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Tanggal berlaku SKT FPI tertanggal dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Namun, Juru Bicara FPI, Slamet Ma’arif justru menilai petisi tersebut hanya dibuat oleh pihak yang tidak suka dengan FPI. Sementara terkait izin yang akan habis, Slamet mengatakan pihaknya akan segera mengurus ke Kemendagri.

Ditemui di tempat terpisah, Ketua Umum FPI, Sobri Lubis menduga pembuat petisi adalah penggemar maksiat, sehingga tak ingin ormas pemberantas maksiat terus bergerak di negeri ini.

“Mungkin orang-orang yang doyan maksiat ya, biasanya mereka yang minta supaya FPI dibubarkan. Enggak ada masalah,” jawabnya singkat, saat ditanya oleh wartawan di depan kediaman Prabowo, Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (8/5).