Ngelmu.co – Benarkah kakak sepupu Presiden Joko Widodo, Andi Wibowo, bergerak sebagai koordinator influencer untuk pemerintah?
Dilansir Tempo, Istana, diduga menggunakan jasa buzzer hingga influencer untuk ‘memainkan’ sejumlah isu ke tengah masyarakat.
Nama Andi, disebut-sebut memimpin salah satu tim media sosial; berdasarkan hasil temuan Tim Majalah Tempo, edisi Senin (31/8).
Salah satu yang di-rekrut adalah Pepih Nugraha, pegiat media sosial, tahun 2019 lalu.
Pepih, mengaku menerima bayaran menjadi tim media sosial Jokowi.
Artikel yang ditulis, disebarkan di berbagai platform, dengan banyak akun; baik anonim pun beridentitas jelas.
Penulis yang ia rekrut dan menggunakan akun anonim, kata Pepih, berfungsi menjadi buzzer.
Ia sendiri pun mendengungkan ulang tulisannya di media sosial pribadi.
Pepih menilai, kampanye di media sosial dapat dilakukan secara abu-abu. Impresi dari warganet juga terbilang jelas.
“Ini bisnis pencitraan,” ujarnya.
Anggota tim yang ia ikuti, menurut Pepih, selalu mendengungkan pernyataan Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin; lewat akun media sosial masing-masing.
Beberapa melengkapi dengan foto, video, hingga materi tambahan.
Dari informasi yang dikumpulkan, pasca Pilpres 2019, Andi, disebut masih menjadi penghubung; antara Jokowi dan tim media sosial.
Ia disebut, ‘berdinas’ di Kantor Tim Narasi dan Komunikasi Digital Presiden, Lantai 2, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Isu yang digaungkan juga semakin luas. Mulai dari pergantian pimpinan Komisi Pemilihan Korupsi (KPK), revisi Undang-Undang KPK, hingga perombakan kabinet.
Bagaimana tanggapan Andi soal kabar ini? Ketika dikonfirmasi, ia enggan menjelaskan perannya dalam mengelola media sosial Jokowi.
“Waduh, jangan tanya saya,” jawabnya, saat dihubungi via telepon.
Andi juga menolak untuk menanggapi pertanyaan lain yang diajukan.
Baca Juga:Â Pemerintah Kucurkan Rp90,45 M untuk Influencer, ICW Sebut 4 Nama Artis
Terlepas dari itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin, memberikan tanggapan.
Ia menyayangkan, langkah pemerintah yang diduga menggunakan influencer atau buzzer.
Cara itu, kata Ujang, membuat penyimpangan rawan terjadi di tengah demokrasi Indonesia.
“Karena demokrasi tak berjalan dengan normal dan apa adanya,” ujarnya, Senin (31/8).
“Demokrasi bisa dibajak dan dimainkan oleh para buzzer dan influencer tersebut,” sambungnya, masih dilansir dari Tempo.
Ujang pun menegaskan, jika untuk mencapai demokrasi yang normal dan sehat, tidak diperlukan buzzer atau influencer.
Pemerintah, tak pantas menggiring opini dengan menggunakan jasa mereka, dalam menata dan mengelola pemerintahan.
“Itu menandakan ketidakpercayaan diri pemerintah atas kinerja yang telah dilakukannya,” kritik Ujang.
“Juga bisa mengarah ke manipulasi, karena jika kinerjanya buruk, akan diolah oleh buzzer dan influencer, agar terlihat bagus,” imbuhnya.
Bagaimana jika cara ini terus berlanjut? Ujang menilai, Indonesia, akan kehilangan roh dan spirit untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi bangsa.
Kerja keras serta kebaikan, bisa tak lagi dihargai.
