Keluarga korban penembakan di Nduga, Papua. (Foto: ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra)

BPJS: Istaka Karya Tak Jaminkan Pekerja yang Tewas di Nduga

Ngelmu.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa PT Istaka Karya (Persero) tak menjaminkan pekerja proyek yang bertugas untuk proyek pembangunan jembatan di Papua ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal itu diungkapkan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh. Poempida mengungkapkan bahwa proyek yang dikerjakan di Kabupaten Nduga itu memang tak terdaftar dalam program jaminan jasa konstruksi. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan tak memiliki kewajiban untuk memberikan santunan kepada puluhan pekerja proyek yang menjadi korban penembakan di Papua pada akhir pekan lalu.

“Segala sesuatu yang menjadi hak karyawan sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang ada, menjadi kewajiban perusahaan 100 persen,” ucap Poempida, Jumat (7/12), dikutip dari CNNIndonesia.

Poempida mengatakan bahwa ahli waris dari pekerja proyek yang menjadi korban berhak menuntut santunan kepada Istaka Karya.

Aturan santunan tersebut diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 166 yang menyebut hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia. Kepada ahli warisnya, diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon, satu kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Baca juga: 8 Pekerja Trans Papua yang Ditampung Anggota Dewan dari PKS Selamat

Poempida mengatakan bahwa Istaka Karya sempat menanyakan kepada BPJS Ketenagakerjaan bahwa apakah proyek pembangunan jembatan itu masih bisa didaftarkan di program jaminan jasa konstruksi.

Sedangkan di sisi lain, Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menjelaskan Istaka Karya sebenarnya merupakan salah satu perusahaan yang juga menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, Istaka Karya belum mendaftarkan pekerja untuk proyek Jembatan Kali Aorak (KM 102+525) dan Jembatan Kali Yigi (KM 103+975) di Distrik Yigi, Nduga ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, jika tak terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka jadi tanggung jawab perusahaan,” jelas Utoh.

Padahal jika terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja itu berhak mendapatkan santunan 48 kali dari upah. Namun, jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan sebesar Rp24 juta dan beasiswa untuk satu anak.