Ngelmu.co – Kembali mencari utang di awal tahun 2020, pemerintah akan melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN), Selasa (21/1) besok. Ketujuh seri tersebut antara lain:
- SPN03200422,
- SPN12210108,
- FR0081,
- FR0082,
- FR0080,
- FR0083, dan
- FR0076.
Di mana jadwal jatuh tempo dimulai pada 22 April 2020, hingga paling lama 15 Mei 2048 mendatang.
Hal ini seperti dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Senin (20/1).
Dengan target indikatif SUN kali ini mencapai Rp15 triliun.
“(Penerbitan ini) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020,” demikian Ngelmu kutip dari djppr.kemenkeu.go.id.
Sementara tingkat kupon yang ditawarkan, mulai dari diskonto hingga 7,5 persen.
Pencarian utang pemerintah ini menjadi yang keempat kalinya di tahun ini.
Baca Juga: Semakin Bengkak, PKS Ingatkan Pemerintah Waspada Utang Multisektor
Lelang akan diselenggarakan oleh Bank Indonesia, sebagai agen lelang secara terbuka, dengan metode beragam.
Investor individu maupun institusi—semua pihak—dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang, melalui peserta lelang yang sudah disetujui Kementerian Keuangan.
Terus tancap gas menarik utang di awal 2020, pekan ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan, kembali menarik utang sekitar Rp7 triliun, dari Lelang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), Selasa (14/1).
Padahal pemerintah baru menarik utang Rp63,3 triliun, melalui dua kali lelang SUN, baik dalam mata uang rupiah, maupun mata uang asing (dollar AS dan Euro).
Pemerintah, sebelumnya juga mengatakan, penarikan utang di awal 2020 dilakukan karena memanfaatkan kondisi pasar keuangan, yang disebut relatif stabil, serta sentimen yang kuat dari investor.
Kemenkeu mencatat, posisi utang pemerintah telah mencapai Rp4.778 triliun, hingga akhir 2019.
Total tersebut, jika dibandingkan dengan posisi utang di periode yang sama tahun lalu (Rp4.418,3 triliun), artinya sepanjang tahun 2019, utang pemerintah bertambah sebesar Rp359,7 triliun.
Namun, rasio utang sebesar 29,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) itu, disebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, masih terjaga aman.
