Dr Zakir Naik Dilarang Ceramah

Demi Keamanan Malaysia, Dr Zakir Naik Dilarang Ceramah di Seluruh Wilayah

Diposting pada 233 views

Ngelmu.co – Demi keamanan nasional Malaysia, kini Dr Zakir Naik dilarang ceramah di seluruh wilayah negeri Jiran tersebut. Larangan tersebut, juga telah dibenarkan oleh Juru Bicara Polisi Diraja Malaysia, Datuk Asmawati Ahmad.

Juru Bicara Polisi Diraja Malaysia, Datuk Asmawati Ahmad

“Ya, perintah itu telah diterbitkan kepada semua kepolisian,” tuturnya, seperti dilansir media Malaysia, Malay Mail, Selasa (20/8).

“Dan ini telah dilakukan demi kepentingan keamanan nasional dan untuk menjaga harmoni rasial,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dr Zakir Naik dilarang ceramah di tujuh wilayah berikut:

  1. Melaka,
  2. Johor,
  3. Selangor,
  4. Penang,
  5. Kedah,
  6. Perlis, dan
  7. Sarawak.

Dalam pernyataan terbarunya, Kepala Menteri Melaka, Adly Zahari menyatakan alasan Dr Zakir Naik dilarang ceramah.

Adalah karena pemerintah negara bagian Melaka, tak ingin isu-isu yang bisa memicu ketegangan antar ras, terjadi di masyarakatnya.

Dr Zakir juga tengah diselidiki Kepolisian Malaysia, terkait komentarnya yang dianggap tidak menghormati etnis China dan minoritas Hindu di Malaysia.

Ia diperiksa, atas dugaan melanggar Pasal 504 UU Pidana Malaysia, yang mengatur soal tindak penghinaan secara sengaja dengan niat memprovokasi, dan merusak perdamaian.

Sebelumnya, empat menteri negeri Jiran, mendesak Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad, agar Dr Zakir Naik diusir dari Malaysia, yakni:

  1. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Gobind Singh Deo;
  2. Menteri Ketenagakerjaan, M Kulasegaran;
  3. Menteri Sumber Daya Alam, Tanah, dan Air, Xavier Jayakumar; serta
  4. Menteri Pemuda dan Olahraga, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.

Pemuka agama asal India itu, menuai kecaman dari berbagai pihak, karena membandingkan warga Hindu di Malaysia, dengan Muslim di India.

Sementara Dr Zakir, menampik semua tudingan dari para menteri Malaysia tadi, karena ia menganggap, pernyataannya kerap dipelintir.

“Pujian saya untuk pemerintah Malaysia, demi perlakuan adil antara minoritas Hindu, terkadang dipelintir dan salah dikutip, demi kepentingan politik, dan menciptakan keretakan komunal,” pungkasnya.