Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/10/2018). KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro menjadi tersangka kasus dugaan suap ijin proyek pembangunan Meikarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Dhuarrr! KPK Pastikan Meikarta Jalan Terus

 

Pernyataan mengejutkan datang dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Menurutnya, proyek Meikarta akan tetap dilanjutkan atau jalan terus meski izinnya bermasalah dan ada kasus suap didalamnya.

“Kalau proyek jalan ya, jalan terus saja kita tidak mungkin menghentikan suatu kegiatan ketika kita tahu didalamnya banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini kasus hukum kita pisahkan dengan proyek itu. Yang terjadi sebetulnya kan proses perijinan itu ada pemberian suap, bukan proyeknya,” kata Alexander, Sabtu, (3/11/2018) seperti dikutipĀ Viva.

Dia melanjutkan, pembekuan izin Meikarta tak perlu dilakukan karena Lippo Group sebagai penanggung jawab Meikarta dinilai tak terlibat kasus suap yang melibatkan direktur operasional dan pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Tidak ada urusan dengan induknya. Kita tidak mungkin memburu tikus dengan membakar lumbung padi. Ya lubang tikusnya kita tutup,” ujar Alex.

Alex juga menilai, inti dari banyaknya suap perizinan adalah sulitnya birokrasi di pemerintahan saat akan meminta izin, yang akhirnya membuat beberapa pengembang mengambil jalan pintas dengan menyuap pejabat. Untuk itu, jelas Mawarta, KPK akan fokus pada perbaikan aspek birokrasi di daerah, dalam hal ini Pemkab Bekasi.

Paradigma sudah jauh beda, dimana presiden sendiri mendorong izin dipermudah jangan dipersulit,” ucapnya.

Alex mengambil contoh kasus Hambalang. KPK tidak melakukan segel atau penyitaan.”Hambalang pun nggak kita segel kok, kalau mau diteruskan ya diteruskan aja,” tegasnya.

Seperti diberitakan, KPK telah menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, beberapa pejabat Pemkab Bekasi, dan juga direksi Lippo Group karena diduga ada suap dalam proses perizinan Meikarta.