Di Negara Maju, Masa Berlaku SIM Seumur Hidup, Indonesia Kapan?

Ngelmu.co, JAKARTA – Selama ini, masyarakat sering mendapat beban pajak sepeda motor dan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang terbatas hanya lima tahun. Agar menjadi lebih mudah, rupanya salah satu partai, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji menghapuskan dua hal tersebut.

PKS menjanjikan jika menang pada pemilu 2019, akan memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

“Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup,” jelas Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sebenarnya usulan terkait masa berlaku SIM ini pernah dilontarkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) dalam rangka mendukung gebrakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli pada tahun 2016 lalu.

IPW mengatakan, solusi untuk memberantas pungli di jajaran lalu lintas Polri misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB dan TNKB seumur hidup. Sebab pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch ( IPW ) Neta S Pane melihat, di banyak negara maju, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup. Pergantian hanya terjadi saat terjadi kerusakan atau hilang. Sementara pembayaran pajaknya cukup lewat bank. Namun untuk mendapatkan SIM harus diperketat lewat lembaga pendidikan yang terakreditasi dan sanksi bagi pengendara yang melanggar diperberat serta diperketat.

Gebrakan ini perlu dilakukan karena publik sdh mengidentikkan, terutama pelayanan di kepolisian, sarat dgn pratek pungli. Stigma negatif ini menjadi tantangan berat bagi Kapolri Tito Karnavian, terutama saat Polri melakukan OTT di institusi lain dan menjadi beban berat di saat presiden menggalang gerakan anti pungli.

 “Dalam pengurusan SIM misalnya, biaya resminya hanya Rp 125 ribu, faktanya masyarakat hrs membayar Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu lewat calo, tanpa calo jangan harap bisa lolos ujian mendapatkan SIM. Propam, Irwasum dan irwasda sudah berkali-kali melakukan operasi, tapi pungli tetap saja terjadi. Hal ini karena praktek pungli sudah mengakar dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut banyak kepentingan sehingga sulit untuk memberantasnya,” ucap Neta saat itu.

Dia menambahkan, sistem yang ada sangat mendukung. Akibatnya praktek pungli sulit dibasmi.

Untuk itu, kata dia, sistemnya harus diubah dan tidak dibuka peluang untuk pungli. Dlm pengurusan SIM, STNK,BPKB dan TNKB misalnya, masa berlakunya harus seumur hidup dan tidak perlu ada perpanjangan. SIM, STNK,BPKB dan TNKB diurus ulang jilka rusak atau hilang. Jika hal ini diterapkan akan ada dua hal yang hilang.

Pertama, kata dia, praktek pungli dan percaloan hilang dalam proses perpanjangan. Kedua, praktek mafia proyek dalam perebutan pengadaan SIM, STNK,BPKB dan TNKB akan hilang.

Selama ini, selain praktek pungli, praktek mafia proyek dalam proyek pengadaan di Polri sangat kental dan tidak pernah tersentuh. Dalam praktek mafia proyek pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB setiap tahun rata rata Rp2 triliun.

“Jika presiden memang serius memberantas pungli, praktek-praktek mafia proyek pengadaan di bidang pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB Polri khususnya dan proyek pengadaan di berbagai instansi lainnya, harus pula dibersihkan dan diperangi serta di OTT.

Sehingga, kata dia, yag menjadi sasaran OTT dan pemberantasan pungli tidak hanya jajaran bawah tapi jajaran atas juga harus menjadi target.

Apalah artinya jika yang di OTT hanya jajaran bawah, sementara yang di atas enak-enakan bermain dengan mafia proyek. Jadi presiden harus benar-benar serius dan simultan dalam melakukan OTT dan perang terhadap pungli yang mencakup kalangan bawah maupun atas. Sebab disinyalir praktek pungli di jajaran bawah tidak hanya dinikmati jajaran bawah saja tapi diduga juga mengalir ke atas,” tutupnya.