Pemprov DKI Jakarta di bawah pemerintahan Gubernur Anies Bawedan kembali berprestasi. Ia menerima penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Semoga ini menjadi pemantik bagi seluruh (dinas) untuk berinovasi dan memanfaatkan inovasi yang sudah dibuat,” kata Anies usai menerima penghargaa dari Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Pembukaan IPS Forum di Jakarta, Rabu (7/11).
Dalam The International Public Service Forum (IPS Forum), Pemprov DKI memperoleh dua penghargaan untuk dua inovasi Pertama, penghargaan untuk inovasi ‘Cek Dan Sadari (Cegah Kanker Serviks dengan Aplikasi MAPLE-S dan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS).
“Untuk inovasi Cek Dan Sadari, Puskesmas Kecamatan Senen mendapatkan penghargaan itu. Melalui inovasi tersebut, wanita usia subur yang belum melakukan tes IVA untuk pencegahan kanker serviks, dapat diketahui melalui aplikasi MAPLE-S,” jelas Anies.
Setelah Puskesmas Senen mendapat data soal wanita yang belum melakukan tes IVA, tambah Anies, tim akan turun menggunakan mobil HIBISCUS. Di mobil itu tes IVA bisa langsung dilaksanakan menggunakan alat inspeksi visual yang menggunakan asam asetat.
“Melalui inovasi itu, sebanyak 2.088 wanita telah diperiksa dan hasilnya sekitar 56 terdeteksi lesi kanker. Temuan itu lalu ditindaklanjuti oleh Puskesmas Senen dan kondisi lesinya dipantau tiap tiga bulan sekali,” ujarnya.
Sedangkan penghargaan kedua yang diraih Pemprov DKI untuk inovasi Sipil Doyan Jalan (Sistem Pilih Dokter dan Waktu Pelayanan Pasien Rawat Jalan dan Peserta JKN-KIS).
“Untuk inovasi Sipil Doyan Jalan, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Jakarta Utara, mendapatkan penghargaan tersebut. Dengan inovasi itu, masyarakat yang menggunakan JKN Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk berobat, dapat memilih dokter yang mereka percaya dan sesuai dengan waktu mereka. Sehingga, masyarakat akan mendapat pelayanan yang baik di RSUD Koja,” tutur Anies.
Selain Pemprov DKI Jakarta, terdapat 31 instansi yang meraih penghargaan inovasi pelayanan publik. Di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Polda Papua, Polda Jambi (Lembaga Aparatur), Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemprov Sumatera Barat.
