Diberi Tenggat 10 Hari Soal ‘Budek-Buta’, Akankah Ma’ruf Minta Maaf?

Ngelmu.co – Forum Disabilitas Jawa Barat yang tergabung dalam Forum Tunanetra Menggugat Ma’ruf Amin untuk meminta Maaf. Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma’ruf Amin diberi tenggat waktu 10 hari sejak 12 November 2018 untuk meminta maaf mengenai pernyataannya soal orang ‘buta’ dan ‘budek’.

Forum Disabilitas Jawa Barat tersebut berharap Ma’ruf Amin meminta maaf kepada kaum disabilitas. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan forum tersebut Yudi Yusfar di Kantor Sekretariat Ikatan Alumni Wyata Guna (IAWG) Bandung, Senin (12/11).

“Disengaja atau tidak, Pak KH Ma’ruf Amin itu saya kira tahu mana membedakan. Kalau bisa yang bersangkutan memohon maaf,” kata Yudi, dikutip dari CNNIndonesia.

Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) tersebut menyatakan bahwa pihaknya memberikan waktu selama 10 hari untuk cawapres Ma’ruf Amin meminta maaf. Yudi menegaskan bahwa jika Ma’ruf Amin tidak melakukan hal itu, pihaknya akan bertindak lebih jauh lagi.

Baca juga: Wah, Wabendum PKB Akui Terima Rp 1,2 Miliar

“Paling tidak yang bersangkutan meminta maaf dalam waktu 10 hari sejak pernyataan pers ini disampaikan. Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan bertindak lebih signifikan,” tegas Yudi.

Diketahui sebelumnya, juru bicara Forum Tunanetra Menggugat, Suhendar, mengatakan terkait pernyataan Ma’ruf yang menyebutkan orang-orang yang kerap mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo, dengan mengibaratkan sebagai orang ‘budek’ dan ‘buta’. Ma’ruf menyebut hanya orang ‘budek’ dan ‘buta’ saja yang mengkritik perkembangan pembangunan yang dikerjakan Jokowi. Pernyataan Ma’ruf Amin itu telah mencederai perjuangan kaum disabilitas melawan stigma.

“Bagi kami, pernyataan KH Ma’ruf Amin sangat memprihatinkan ketika kita sedang berjuang melawan stigma justru menjadi objek. Ini juga sangat ironis ketika kita berjuang melawan stigma, justru ada yang mencoba menenggelamkan kita dalam posisi negatif,” tegas Suhendar.

Suhendar menyatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan pernyataan politik Ma’ruf justru menyudutkan kaum disabilitas terutama tunanetra dan tunarungu. Suhendar menegaskan bahwa walaupun kemudian ada penjelasan dari Ma’ruf Amin bahwa diksi yang dipakai itu konotatif, tidak dalam buta dan tuli yang sebenarnya. Suhendar juga berharap bahwa kegiatan berpolitik juga dilaksanakan tanpa harus menyudutkan kelompok atau individu.