Diseminasi Pembatalan Haji Capai Rp21 M: DPR Protes, Khoirizi Buka Suara

Yaqut Cholil Qoumas
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Senin, 30 Agustus 2021. Foto: Instagram/gusyaqut

Khoirizi Buka Suara

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi, buka suara.

Ia mengatakan, program diseminasi yang menelan anggaran hingga Rp21 miliar, masih penting untuk dilakukan.

Program tersebut, baginya adalah upaya menjelaskan lebih jauh kepada masyarakat luas, terkait kebijakan pembatalan haji tahun 2021.

Pernyataan Khoirizi ini sekaligus menanggapi kritik dari Achmad, terkait urgensi penggunaan dana besar dalam program tadi.

“Jadi gini, pembatalan itu ‘kan sudah kita umumkan, tapi ‘kan juga harus kita jelaskan kepada masyarakat luas,” ujarnya.

“Kepada paling tidak lingkungan kita di aparatur pemerintahan,” kata Khoirizi, Selasa (31/8) malam.

Ia juga menjelaskan, total dana Rp21 miliar, digunakan untuk menjalankan program tersebut, di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Kantor Kemenag yang ada di tiap kabupaten/kota, kata Khoirizi, juga menjadi penanggung jawab program diseminasi pembatalan haji 2021 itu.

Baca Juga:

Ia pun merinci dana tersebut, yang juga digunakan bagi para narasumber program.

Baik anggota DPR, Kemenag pusat, para tokoh agama Islam, hingga para penyelenggara haji.

Namun, Khoirizi tidak merinci, berapa besaran anggaran untuk para narasumber itu.

“Belum lagi kalau audience-nya, misal, yang hadir 100 orang. Bisa kita bayangkan, bisa kita hitung,” ucapnya.

“Lalu, perjalanan narasumber yang akan jelaskan itu. Dari sisi legislasi dan dari sisi pengawasan, tentu dari DPR,” sambung Khoirizi.

“[Sedangkan narasumber] Masalah kebijakan dan regulasi, dari Kemenag,” imbuhnya lagi.

Khoirizi juga menyebut, anggaran Rp21 miliar itu masih jauh dari cukup. Mengingat cakupan program yang luas.

Ia pun mengatakan, bahwa program tersebut sudah berlangsung sejak satu bulan ke belakang.

“Kapan berakhirnya? Sampai di [semua wilayah kabupaten/kota] itu, semua selesai,” jelas Khoirizi.

Program ini, baginya juga dibutuhkan, agar masyarakat bisa paham keputusan pemerintah [tak mengirim jemaah haji tahun ini], bukan keputusan yang sederhana.

Khoirizi juga berharap, para tokoh agama pun peserta, dapat mengetahui seluk-beluk pembatalan, lewat program ini, dan menyampaikan pengetahuan tersebut ke tengah masyarakat.

“Karena banyak juga masyarakat, dan khususnya calon jemaah haji yang masih merasa gelisah, risau, galau,” kata Khoirizi.

“Akibat [mereka] tak berangkat dua tahun berturut-turut. Kalau kita enggak edukasi, ini bisa jadi bola panas,” pungkasnya.