Ngelmu.co, SOLO – Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan masyarakat jangan menyikapi berlebihan terkait kegiatan Jalan Sehat Umat Islam pada 9 September 2018 yang dilakukan sekelompok orang di Kota Solo.
“Negara ini negara hukum, ikuti aturan main dan aturan hukum. Ketika pihak KPU dan Bawaslu menyatakan bahwa ini bukan kampanye maka harus dihormati keputusan tersebut,” kata Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, di Solo, Minggu
Ia menilai mengingat bukan kampanye, kegiatan yang akan disisipi oleh Gerakan “Tritura”, yaitu turunkan harga sembako, turunkan harga BBM, dan turunkan tarif listrik tersebut wajar dilakukan.
“Karena ini bukan kampanye jadi wajar dilakukan di luar masa kampanye pilpres,” katanya.
Dia mengimbau kepada masyarakat yang keberatan terkait kegiatan tersebut bisa menyampaikannya kepada kepolisian.
“Kalau yang tidak setuju boleh, sampaikan ke aparat. Pada prinsipnya masyarakat harus saling menghargai satu dengan yang lain,” katanya lagi.
Ia juga berharap petugas kepolisian dapat mengamankan semua kegiatan masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya, termasuk Jalan Sehat Umat Islam.
“Yang harus dipahami adalah semua pihak harus berpedoman bahwa asas praduga tak bersalah. Kalau jalan sehat ya jalan sehat, jangan berpikiran bahwa ini akan digunakan berlebihan. Saya kira nanti di sisi lain orang akan menyuarakan aspirasinya, sebaliknya juga harus dihormati,” kata dia.
Sebelumnya, sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Forum Masyarakat Cinta Surakarta menolak keras kegiatan Haornas Jalan Sehat tersebut.
Koordinator kegiatan Tego Widarti mengatakan penolakan dilakukan karena kegiatan tersebut telah dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu dan dikhawatirkan akan mengganggu Kota Solo yang kondusif.
Bahkan, ia juga meminta pihak keamanan agar tidak memberikan izin terkait kegiatan tersebut.
