Hearing DPRD NTB, Distan menjawab tuntutan HMI Mataram soal anjloknya harga bawang merah, Jumat (16/11).

Duh, GP Ansor Akui Pungli Pembibitan Jagung di Bima

Ngelmu.co- GP Ansor kembali menjadi sorotan. Hal itu dikarenakan GP Ansor melakukan pungli atas uang pembibitan jagung untuk petani di Bima, NTB.

Pengakuan GP Ansor itu diungkapkan saat hearing antara Forum Petani Jagung Kota Bima dengan Dinas Pertanian dan DPRD Kota Bima yang juga dihadiri oleh GP Ansor. Pertemuan itu dilakukan pada hari Kamis, 15 November 2018, lalu.

Pertemuan yang merupakan hasil tindaklanjut dari protes Forum Petani Jagung Kota Bima terkait penarikan dana pembibitan jagung gratis yang ternyata dihargai oleh GP Ansor sebesar Rp250rb-Rp400rb. Pertemuan tersebut diketahui berlangsung alot.

Menurut penuturan Kepala Dinas Pertanian, Hj. Rini Indiarti, mulanya penyaluran dana dilakukanmoleh pemerintah. Akan tetapi, di tahun 2018, penyaluran melibatkan PBNU dan GP Ansor.

Rini memaparkan bahwa berdasarkan aturan juklak dan juknis, penyaluran harusnya berdasarkan data dari pemerintah daerah. Namun, yang terjadi adalah GP Ansor tanpa SK telah melakukan menyalurkan dana tersebut tanpa melibatkan Dinas Pertanian.

Baca juga: GP Ansor: Pengikut Habib HRS Seharusnya Demo di Istana Raja Saudi

Tambahan, yang muncul di masyarakat, ada penarikan uang sebsar Rp250rb untuk mendapatkan bibit jagung.

“Bibit jagung ini gratis dari pemerintah pusat, bukan diperjualbelikan untuk kepentingan kelompok. Karena memang tujuannya ini adalah untuk petani,” tegas Rini, dikutip dari Kahaba.

Sekdis Pertanian NTB Haryono, pun pernah menyatakan bahwa tarif yang diminta oleh kelompok penyalur tersebut tidak boleh dilakukan, karena bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertanian RI melaui Dinas Pertanian Provinsi. Maka, tidak ada tarif sedikitpun yang dibebankan kepada para petani.

“Kalau bantuan dari kami dari Dinas (Pertanian) itu betul-betul bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Tidak ada kontribusi (penarikan) uang sepersen pun dengan alasan apapun,” terang Haryono.

Sementara itu, perwakilan dari GP Ansor Kota Bima, Lukman, Kamis (15/11) kemarin mengakui adanya tarif yang diminta pada Poktan dan berjanji akan mengembalikannya.

“Kami siap mengembalikan uang kelompok tani (yang kami ambil) agar tidak terjadi polemik di kemudian hari,” kata Lukman.

Akhirnya, pihak perwakilan GP Ansor bersama Dinas Pertanian yang disaksikan DPRD membuat surat pernyataan terkait pengembalian dana pungli yang dilakukan GP Ansor tersebut.