Ngelmu.co – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pembahasan tarif Moda Raya terpadu (MRT). Menurut Gembong, penentuan tarif MRT tidak ada hubungannya dengan pemilu 2019 mendatang.
“Enggak ada urusan dengan itu (pemilu), urusannya itu transportasi massal, transportasi yang ditunggu warga Jakarta, maka perlu segera diberlakukan, agar warga Jakarta bisa menikmati transportasi yang modern,” ujarnya, Selasa (26/3).
[read more]
Melansir Detik, Gembong yang ada di dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab), lagi-lagi menegaskan jika MRT sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilu. Maka, ia meminta agar tidak mudah mengaitkan kedua hal tersebut.
“Enggak ada (urusan dengan pemilu), memang MRT direncanakan untuk persoalan pemilu? Kan enggak juga, jadi jangan terlalu pendek berpikirnya. Jadi Jakarta ini perlu berpikir cara komprehensif, tidak sepotong,” imbuhnya.
Ia menyatakan jika pembahasan tarif rata-rata Rp8.500, dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, berdasarkan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Rapimgab mengaku, keputusan tersebut tidak asal ketuk.
“Kan ini dari kajian BUMD, kedua usulan terendah dari dewan transportasi Jakarta. Kan dewan transportasi Jakarta rekomendasikan Rp8.500 sampai Rp12 ribu. Rp12 ribu tapi terintegrasi. Soal integrasi, jadi soal bagi kita. Sistem kita belum siap integrasikan,” jelas Gembong.
Sebelumnya, Anies menyampaikan jika tarif MRT masih akan dibahas, meski sudah diputuskan Rapimgab DPRD. Karena bagi Anies, penetapan tarif tersebut tidak bisa dikaitkan dengan pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung.
“Karena itu, harga yang ditentukan hari ini akan menentukan harga puluhan tahun ke depan, sekali ditetapkan, maka dia akan menjadi rujukan untuk waktu yang sangat panjang. Karena itu, jangan menentukan harga, mikir 17 April (hari Pemilu 2019), jangan. Jangan menentukan harga mikir kepuasan hari ini,” tegas Anies kepada wartawan di Kantor Walikota Jakarta Barat.
Anies juga tak ingin harga tiket MRT nantinya berubah-ubah. Ia ingin semua kajian dilewati dengan matang, sebelum tarif benar-benar ditetapkan.
“Contohnya, kita punya Transjakarta, sampai hari ini harganya Rp3.500 flat, betul, ‘kan? (Jadi) jangan pengambilan keputusannya karena mau pemilu,” imbuhnya mengingatkan.
Sebelumnya, kisaran Rp8.500 untuk tarif MRT memang belum final. Namun, Selasa (26/3) sore, Anies sudah menyetujui Rp10.000 menjadi tarif MRT untuk per 10 kilometer jarak tempuh.
[/read]
