Jokowi saat tanda tangan kontrak politik dengan guru honorer

Fakta: Jokowi Punya Kontrak Politik dengan Guru Honorer pada Pilpres 2014

Ngelmu.co – Forum Honorer K2 Indonesia menegaskan kepada Presiden Joko Widodo soal kepastian nasib para guru honorer. Penegasan itu bukan tanpa alasan. Ternyata pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi  memiliki kontrak politik dengan para guru honorer.

Diketahui sebelumnya bahwa ribuan guru honorer melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara bahkan hingga menginap. Saat melakukan unjuk rasa di seberang Istana, Selasa (30/10/2018) lalu, Titi Purwaningsih selaku ketua forum mengatakan bahwa ia dan guru honorer lain mungkin tak akan lagi memberikan suaranya kepada Jokowi pada Polpres 2019.

Sebenarnya permintaan Titi dan kawan-kawannya sederhana saja, yaitu mereka ingin predikat honorer yang telah melekat bertahun-tahun berubah jadi pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Hal yang para guru honorer itu inginkan, sebenarnya sejalan dengan kontrak politik yang ditandatangani Jokowi saat Pilpres 2014 silam. Jokowi pernah berjanji akan menyelesaikan permasalahan guru honorer secepatnya.

Saat itu, selain menjanjikan kuota Mendikbud dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), capres Joko Widodo juga menjanjikan hal lain untuk pahlawan tanpa tanda jasa itu. Jokowi berjanji akan menyelesaikan semua permasalahan guru honorer seandainya terpilih menjadi presiden.

“Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi,” kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Minggu (1/6/2014), dikutip dari Detik.

Forum Honorer K2 Indonesia memang saat ini memberikan tenggat kepada Jokowi. Titi menyebutkan bahwa pihaknya akan menunggu hingga Desember. Jika tidak sesuai dengan yang diminta, maka para guru honorer tak akan segan menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Wakil Sekretaris Jendral Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim menyatakan bahwa kelambanan Jokowi mengurusi para guru honorer dapat membuat kepercayaan terhadap Jokowi menurun, dan pada akhirnya pula pasangan lawan mungkin diuntungkan.

Satriwan mengakui dengan sadar bahwa persoalan guru honorer tak serta merta selesai ketika, misalnya saat presidennya bukan lagi Jokowi. Namun, karena itulah ia mendesak agar Jokowi selekasnya mengeluarkan peraturan pemerintah soal pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) seperti yang dia janjikan pada Pilpres 2014.

“Karena kalau tidak dibuat, guru-guru honor ini enggak bisa naik kelas. Mereka mau jadi PNS juga susah karena umurnya tidak masuk (tidak sesuai syarat). Kalau mau revisi UU ASN, pasti jalannya akan lebih panjang,” jelas Satriwan.

Status P3K bagi guru honorer sangat penting karena itu mirip seperti PNS, kata Satriwan. Tunjangan P3K dan PNS tak beda jauh.

“Seandainya teman-teman honorer tidak lulus jadi guru P3K sekali pun, paling tidak ada kebijakan agar gaji honorer minimal sama dengan UMP. (Harapannya) tidak ada lagi guru yang dibayar di bawah standar,” tegas Satriwan.