Ngelmu.co –Â Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mulai kembali mengunggah video-video rapatnya ke YouTube. Pengunggahan tersebut dimulai setelah sepekan sebelumnya, Pemprov DKI memilih menghentikan pengunggahan materi yang menurut pihak Pemprov DKI belum cukup matang.
Terdapat 10 video yang diunggah. Kesepuluh video tersebut berisi rapat yang dilakukan pada 13 November, 20 November, dan 4 Desember. Dokumentasi pada masing-masing rapat itu dibagi menjadi beberapa bagian.
Video pertama berisi rapat pimpinan yang terbagi menjadi 5 video berbeda. Bagian pertama membahas Blok VI Pasar Senen. Kedua, tentang pelaksanaan normalisasi Kampung Pulo. Ketiga, membahas pembersihan sampah dan penanggulangan kebocoran tanggul Luar Batang. Keempat, mengenai peningkatan kesejahteraan warga Kepulauan Seribu. Video bagian terakhir, video kelima mengenai arahan Gubernur terkait kinerja pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Untuk video rapat pimpinan pada 20 November terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembahasan mengenai progress realisasi penerimaan pajak daerah 2017 dan realisasi penyerapan perangkat daerah pada pelaksanaan APBD 2017.
Kemudian, untuk video bertanggal 4 Desember, berisi rapat pimpinan yang terdiri dari 3 bagian. Video pertama adalah pembahasan kegiatan malam tahun baru 2018. Kedua tentang pembahasan kerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional terkait sertifikasi lahan. Ketiga adalah paparan Kepala Satpol PP terkait temuan Ombudsman.
Pemprov DKI menyatakan bahwa pihaknya tak pernah berniat untuk menghentikan penerapan pengunggahan video rapat di dunia maya.
“Enggak. Memang kemarin masih istilahnya kita review dulu. Mana yang bisa di-delivery dan mana yang tidak efektif kalau di-delivery juga,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Dian Ekowati, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (18/12).
Namun, meskipun kini video rapat kembali diunggah, ada yang berbeda dengan model video rapat yang diunggah saat kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jika pada masa Ahok video rapat diunggah secara penuh, kini video dibagi ke dalam tema-tema berbeda.
Percakapan-percakapan yang terekam dalam video tersebut tidak ditampilkan secara utuh. Sehingga, video rapat yang dihadirkan dalam bentuk potongan-potongan tersebut menuai pertanyaan dan kritik dari warganet.
Berikut adalah beberapa pertanyaan dan kritik yang diajukan warganet:
“Min ini videonya dipotong apa gimana sih? Kan ada pungli terus solusinya dikasih siraman rohani. Terus kenapa kd soft tool yang di perbanyak?” kata pemilik akun Garda Cakra.
Akun lain, bernama Aulia Hasan ikut mempertanyakan hal yang sama. “Miminn.. kok dipotong2 sih..kan kita yg nonton jadi ga ngerti gmn aparat kita tersayang bertindak. Padahal kita mo denger gmn Gagasan diterjemahin ke Kata-kata seblom diaplikasikan di lapangan. Ayo dong, kita pgn nonton yg lengkap ga pake iklan,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat menyatakan bahwa untuk sementara tidak mengunggah video rapat. Hal tersebut dilakukan, pasalnya video rapat pertama yang diunggah pada 25 Oktober 2017 sempat dijadikan bahan provokasi antara pendukungnya dengan pendukung calon lain semasa Pilkada DKI.
Oleh sebab itu, akses tetap dibuka asalkan melalui pengajuan. Namun, syarat pengajuan tersebut juga ternyata menuai kritik. Salah saatunya dari Indonesia Corruption Watch yang menganggap adanya persyaratan tersebut tidak tepat.
