Wacana PSI Interpelasi Anies

Fraksi DPRD DKI Lainnya Tak Sepakat dengan Wacana PSI Interpelasi Anies

Diposting pada 168 views

Ngelmu.co – Menilai Gubernur Anies Baswedan, lalai dalam menegakkan protokol kesehatan saat acara pernikahan putri dari Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, mewacanakan penggalangan hak interpelasi.

Sayangnya, hingga Kamis (19/11) kemarin, fraksi lain yang ada di DPRD DKI, tak menyepakati wacana interpelasi tersebut.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, misalnya.

Ia, menyatakan belum perlu menggunakan hak interpelasi dalam masalah pelanggaran protokol kesehatan.

Baik dalam pernikahan putri Habib Rizieq, pun acara Maulid Nabi di Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11) lalu.

Arifin, menilai kedatangan Gubernur Anies, memenuhi undangan Polda Metro Jaya, dalam menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut sudah cukup.

“Jangan dipolitisir lah masalah ini,” tegasnya, mengutip Tempo.

Begitu pun dengan Ketua Fraksi Gerindra, Rani Mauliani.

Ia, juga menilai hak interpelasi terhadap Gubernur Anies, belum diperlukan.

“Buat kami belum perlu. Hanya saja ‘kan setiap partai punya maksud dan tujuan yang tidak sama,” kata Rani.

F-Partai NasDem dan F-PDIP, juga tidak menyambut keinginan F-PSI DPRD DKI.

“Tidak (akan menggulirkan hak interpelasi),” kata Ketua F-NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino.

Dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Pertamburan, menurutnya, posisi Anies, tidak bersalah.

Sebab, Anies, sudah melakukan imbauan, bahkan memberikan sanksi denda administratif kepada Habib Rizieq, yakni sebesar Rp50 juta.

“Kami memandang bahwa, Pak Gubernur, sudah menjalankan apa yang dia tulis dalam Pergub,” kata Wibi.

“Sudah mengimbau, sudah melakukan denda, jadi mau apa lagi?” tanya anggota Komisi A, itu.

Baca Juga: Pemprov DKI Raih Penghargaan LKPP, Anies Panen Doa dan Ucapan Selamat

Sejauh ini, F-PDIP, juga belum berniat menggunakan hak interpelasi terhadap Anies.

“Belum ada niatan itu, karena kami masih fokus pada pembahasan APBD 2021,” ujar Ketua F-PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, Selasa (17/11).

Zita Anjani, sebagai penasihat F-PAN DPRD DKI, juga menyatakan belum memikirkan terkait wacana itu.

Menurut Wakil Ketua DPRD DKI itu, yang saat ini perlu perhatian lebih adalah hukum yang tebang pilih, dari pemerintah pusat dan Pemerintah DKI.

“Lalu, masalah lainnya adalah buruknya komunikasi antarpemerintah,” ujar Zita, Rabu (18/11).

Sebagai informasi, untuk mengajukan hak interpelasi, anggota dewan harus melewati mekanisme yang ada.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pengajuan hak interpelasi merupakan reaksi anggota dewan, terhadap isu tertentu.

Namun, ia, menjelaskan adanya mekanisme yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukannya.

“Harus ada minimal 15 orang anggota yang mengajukan, lebih dari satu fraksi,” jelas Pras, Kamis (18/11).

Ia, pun mengaku belum tahu, apakah ada anggota DPRD lain yang mengajukan hak interpelasi.

“Mengenai siapa-siapa yang akan mengajukan, saya belum tahu,” jelas Pras.

Pengamat politik, Usep S Ahyar, juga melihat wacana hak interpelasi yang coba PSI layangkan, belum mendesak.

“Pertimbangkan kemendesakannya. Saya lebih setuju langkah PDIP yang memprioritaskan pembahasan APBD 2021, daripada interpelasi,” tuturnya, Kamis (19/11).

Usep, pun menjelaskan, permintaan hak interpelasi biasanya memiliki target politik.

Maka ia, mempertanyakan target politik wacana Interpelasi yang PSI layangkan.

“Ini targetnya apa? Ini justru memancing kegaduhan baru,” pungkas Usep.