Ngelmu.co – Sederet Fraksi DPRD DKI Jakarta, mendukung Gubernur Anies Baswedan yang ingin melepas 26,25 persen saham Pemprov di perusahaan bir, PT Delta Djakarta Tbk.
PKS
Ketua F-PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, mengatakan, sebagai partai pengusung Anies, pihaknya jelas mendukung rencana ini.
“Sikap Fraksi PKS sangat jelas, meminta saham Pemprov di [perusahaan] bir Delta, agar segera dilepas,” tuturnya, Rabu (3/3) lalu.
Lebih lanjut, Arifin mengatakan, “Fraksi PKS meminta, pimpinan DPRD segera merespons hal ini.”
“Karena berdasarkan info yang kami terima, Gubernur sudah tiga kali berkirim surat ke pimpinan DPRD terkait masalah ini,” ungkapnya lagi.
PAN
Ketua F-PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto, mengatakan, Pemprov harus berani tegas seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, menurutnya, Presiden Jokowi berani membatalkan Perpres investasi miras, setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak.
“Pak Anies harus bisa tegas seperti Pak Jokowi yang membatalkan Perpres soal investasi miras,” kata Bambang.
Golkar
Selain mendukung, Ketua F-Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, menyarankan agar uang hasil penjualan saham, nantinya disuntikkan ke BUMD [Badan Usaha Milik Daerah] Jakarta.
“Lebih baik untuk PD Dharma Jaya, agar bisa kontrol peredaran daging di Jakarta,” ujar Basri.
“Buat bangun sekolah negeri baru juga bisa,” imbuhnya.
“Atau bangun Puskesmas. Banyak kelurahan yang belum punya puskesmas,” jelas Basri.
Gerindra
Anggota F-Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif, menyebut pihaknya mendukung penuh rencana Pemprov satu ini.
Bukan hanya karena janji kampanye, tetapi juga deviden yang disetor ke Pemprov atas saham di perusahaan tersebut, kata Syarif, tidak signifikan.
“Yang terpenting buat Gerindra adalah hasil pelepasan saham itu diperuntukkan buat pembangunan Puskesmas yang masih kekurangan, juga gedung sekolah menengah,” bebernya.
PKB-PPP
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, menyampaikan bahwa pihaknya juga setuju dengan pelepasan saham biar.
Ia pun meminta, agar nantinya uang hasil pelepasan saham, disuntikkan ke BUMD yang potensial.
“Dikaji benar. Setuju saham itu diambil, karena mudaratnya lebih banyak,” kata Ilyas.
“Diambil, duit diberikan ke BUMD yang menguntungkan bagi Pemprov,” imbuhnya.
Demokrat
Pada awal April ini, Anggota F-Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga buka suara.
Ia mengatakan, pihaknya mendukung langkah Gubernur Anies untuk melepas saham bir milik Pemprov.
Namun, keputusan tepat itu, menurut Mujiyono, harus dilakukan secara profesional.
“Penjualan itu jangan sampai ngawur, dan pemanfaatan sahamnya harus jauh lebih baik dari yang ada sekarang,” tuturnya, mengutip Republika, Selasa (6/4).
Fraksinya juga akan mengirimkan surat–berupa usulan rapat pembahasan penjualan saham bir–kepada pimpinan dewan.
“Nanti kita akan melakukan hal yang sama jika diperlukan,” kata Mujiyono.
“Karena itu ‘kan hak politik fraksi yang ada di dewan,” lanjutnya.
Bagaimana dengan PDIP, NasDem, dan PSI?
NasDem
Mengutip alinea.id, politikus NasDem Bestari Barus, mengatakan, “Sebaiknya DPRD segera menindaklanjuti surat gubernur itu.”
“Melalui forum-forum resmi, entah melalui rapimgab [rapat pimpinan gabungan] atau [rapat] di komisi,” sambungnya, di Jakarta, Sabtu (6/3) lalu.
PSI
Sementara F-PSI DPRD DKI Jakarta enggan berkomentar, “Kami tidak mau komentar,” demikian kata salah satu anggotanya, Eneng Milianasari, Jumat (19/3), mengutip Tempo.
Ketua F-PSI DPRD DKI Idris Ahmad juga tak mau bicara soal sikap partainya itu.
Ia hanya berkata kepada Tempo yang sempat menghubunginya, “Pertanyaannya tulis saja lewat WhatsApp.”
Namun, ketika Tempo telah memberikan pertanyaan, Idris tetap tidak memberikan jawaban, hingga Kamis (18/3) lalu.
Begitu pun dengan dua anggota F-PSI lainnya, Justin Untayana dan Anthony Winza. Mereka pun bungkam.
PDIP
Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, menyebut, sebelum menentukan sikap, pihaknya butuh kajian dari Pemprov DKI.
“Kan, musti ada kajiannya, karena kajian itu sebagai bahan dasar kita untuk setuju atau tidak setuju terhadap rencana Pemprov,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (Pras) yang juga politikus PDIP juga bertanya.
“Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta?” demikian ucapnya, Selasa (2/3) lalu, mengutip Tempo.
Selama ini, kata Pras, Pemerintah DKI tak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta.
“Itu istilahnya, diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan, lalu menguntungkan buat kita,” bebernya.
Maka jika DKI tidak mau mengelola perusahaan itu, kata Pras, lebih baik dikembalikan pengelolaannya ke pemerintah pusat.
“Itu ‘kan pusat memberikan kepada daerah untuk mengelola,” jelasnya.
Enggan Terlibat
Pras juga bicara, dalam video bertajuk, ‘Anies Ngotot Jual, Prasetyo Berkeras Nolak. Siapa Incar Saham Produsen Anker Bir Ini‘, yang diunggah kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (16/3) lalu.
“Silakan saja putusin [jual saham], Gubernur punya diskresi, kok,” tantang Pras yang tetap tak ingin terlibat dalam penjualan saham bir ini.
Sebab, ia menilai, akan ada potensi kerugian negara akibat penjualan saham tersebut.
“Silakan saja lakukan, tapi saya enggak ikut-ikut,” ujar Pras.
Ia juga mengaku, telah berkonsultasi dengan OJK [Otoritas Jasa Keuangan] dan beberapa lembaga penegak hukum.
Menurut Pras, jika ikut menyetujui penjualan saham bir, ia khawatir akan ada proses hukum.
“Gue ini, muda keluar masuk penjara. Enggak mau masuk penjara lagi,” akuannya.
Persetujuan dari DPRD DKI Jakarta memang menjadi salah satu hambatan dalam pelepasan saham bir ini.
Setidaknya, demikian kata Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.
“Prosesnya tidak seperti menjual barang sendiri,” ujarnya, di Balai Kota Jakarta, Senin (1/3) lalu, mengutip CNN.
“Ada prosesnya, ada tahapannya. Di antaranya, harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta,” sambung Riza.
MUI DKI Dukung Anies
Ketua MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar mendukung keputusan Gubernur Anies.
Ia mengaku, terus mendorong pimpinan DPRD DKI untuk membantu Anies, dalam pelepasan saham bir ini.
“Alhamdulillah, kita sudah berkirim surat kepada DPRD, agar supaya membantu Pak Gubernur melepas saham bir.”
Demikian penjelasan Kiai Muchtar, Jumat (12/3), mengutip Republika.
MUI DKI, menurutnya, juga akan terus mengupayakan serta mendukung Anies.
Tujuannya tak lain, agar pelepasan saham bir dapat segera terlaksana. Mengingat miras, membawa lebih banyak mudarat.
“Lebih banyak mudaratnya, bahayanya, ketimbang manfaatnya,” kata Kiai Muchtar.
“Apalagi Islam, sudah jelas-jelas mengharamkan miras tersebut,” pungkasnya.
Baca Juga: Alasan Cerdas dr Gamal Gabung PKS
PT Delta Djakarta merupakan pemegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.
Pemprov DKI, menanamkan saham di perusahaan tersebut sejak era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, 1970 silam.
Keuntungan rata-rata yang PT Delta dapat untuk Pemprov DKI, per tahunnya mencapai Rp50 miliar.
Saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, Anies memang berjanji akan menjual saham perusahaan bir tersebut.
Pemprov DKI pun mulai menggabungkan kepemilikan saham [atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta] hingga mencapai 26,25 persen di tahun 2019.
Upaya itu menjadi salah satu proses menuju pelepasan saham di PT Delta Djakarta.
Jika mengacu pada harga saham terakhir di pasar modal, Kamis (11/3), nilai saham PT Delta Djakarta, Rp3.800 per lembar.
Artinya, Pemprov DKI memiliki saham senilai Rp798,77 miliar.
