Berita  

4 Bulan Gaji Mandek, Guru Honorer Bekasi Jalan Kaki ke Istana Negara

Honorer Bekasi Jalan Kaki ke Istana Tuntut Gaji

Ngelmu.co – Menuntut empat bulan gaji yang mandek, puluhan [sekitar 25 orang] guru honorer–anggota FPHI [Front Pembela Honorer Indonesia], berjalan kaki dari Kabupaten Bekasi, ke Istana Negara, Jakarta.

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah/wsj.

Mereka memulai perjuangan dari depan kantor Bupati Bekasi, di Komplek Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, pada Senin (26/4) kemarin.

Ketua FPHI Andi Heryana, mengatakan, sebelum ke Istana Negara, mereka akan mendatangi Komnas HAM terlebih dahulu.

Mereka melewati Jalan Bintara IX, Kali Malang, Halim Perdana Kusuma, MT Haryono, Kampung Melaju, Alteri, Kuningan, untuk menuju kantor Komnas HAM di Jakarta Pusat.

Sebenarnya, pada Rabu (21/4) lalu, FPHI telah bertemu dengan Ketua DPRD, anggota DPRD KOMISI IV, Kepala Dinas Pendidikan beserta para Kabid dan Kasie di lingkungan Dinas Pendidikan.

Namun, dalam rapat tersebut, sikap Kadisdik Kabupaten Bekasi Carwinda, justru mengejutkan.

Ia mengatakan, “Dari tangan saya-lah, 9.300 orang honorer GTK [Guru dan Tenaga Kependidikan] non ASN [Aparatur Sipil Negara]. [Maka] Bisa saya berhentikan.”

Mengutip Media Garuda, GTK non ASN yang telah mengabdi sebelum Carwandi menjabat, sebagai ‘tuan rumah’, merasa terusir oleh tamu.

“Sebagai Kadisdik Kabupaten Bekasi, tidak ada niat baik untuk mencairkan Jastek [Jasa Tenaga Kerja] atau gaji yang sudah di-paripurnakan dalam APBD Kabupaten Bekasi.”

Demikian pernyataan para GTK non ASN yang telah melakukan berbagai aksi, dalam rangka menegakkan ‘Bekasi Baru, Bekasi Bersih dari Dugaan korupsi’.

Baca Juga: Nadiem Sebut 3 Dosa Besar Pendidikan, Warganet Berikan Jawaban Ini

Bahkan, masih dari sumber yang sama, Carwandi menilai, bahwa GTK non ASN yang aktif melakukan aksi moral adalah sosok yang tak patut menjadi guru.

Hanya karena kerap berdemo, menuntut keadilan, kepada bupati khususnya.

“Maka dengan itu, sikap kami, FPHI, terus mecari keadilan atas kezaliman ini.”

“[Kami] Cenderung dalam kesendirian, melakukan perlawanan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.”

“Kami akan terus berjuang ke Ombudsman, Komnas HAM, dan ke Presiden Republik Indonesia.”

Demikian pernyataan tertulis dari Andi Heryana selaku Ketua FPHI, dan sekretaris-nya Arif Maulana, Senin (26/4).

“Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan komunikasi, meminta perlindungan hukum.”

“Khusus-nya kepada Presiden RI Bapak Jokowi, dengan cara ‘Long March’ dari depan Kantor Bupati Bekasi, berjalan kaki menuju Istana Negara di Jakarta. Dengan harapan, bisa berjumpa dengan Bapak Presiden Joko Widodo.”

Perjuangan ini, kata Andi, semata-mata demi menyelamatkan Kabupaten Bekasi dari para pejabat yang menyalahgunakan wewenang serta jabatan, ke depannya.

“Target kami, selama satu pekan bertahan di depan Istana, untuk curhat kepada Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Salah satu honorer yang ikut serta dalam aksi ini adalah Misin Suhendra Arianto.

Bahkan, sang istri, Jaenab, dan anak perempuannya, Malikkha Setyaning Ati, juga menemani.

“Sudah empat bulan gaji [suami saya] sebagai guru honorer, belum dibayar oleh Pemkab Bekasi.”

“Justru suami saya diancam-ancam, seperti suami saya akan diberhentikan sebagai guru honorer, dengan alasan yang dibuat-buat.”

Misin dan Jaenab adalah orang tua dari tiga orang anak. Cahyaningsih siswi kelas XI di SMAN 1 Sukawangi.

Sementara Sadatul Kabilah masih berusia 10 tahun dan bersekolah di MI Al-Hidayah.

Begitu juga dengan anak ketiganya yang ikut dalam aksi, Malika, masih menempuh pendidikan di SDN Sukawangi 01.