Ngelmu.co – Memberi catatan terhadap mitra kerja komisinya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sepanjang 2019, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad meminta, agar di tahun 2020, mantan Kapolri itu bisa lebih banyak bekerja, bukan bicara, seperti tiga bulan awal menjabat.
“Fokus selesaikan antrean blanko KTP elektronik, desa fiktif, pencucian uang kepala daerah di kasino,” kata Kamrussamad secara tertulis, seperti dilansir Tempo, Selasa (31/12/2019) malam.
Ia juga mengingatkan, jika Pilkada serentak adalah agenda besar yang akan digelar pada 2020 mendatang.
Di mana agenda tersebut bisa memicu konflik horisontal, karena ekonomi yang semakin menurun, lapangan pekerjaan sulit, hingga biaya hidup yang meningkat.
Baca Juga: Tito ke Anies: Dibandingkan Shanghai, Jakarta Terlihat Seperti Kampung
Maka Kamrussamad kembali meminta, agar penyelenggara Pilkada—KPU dan Bawaslu—tetap netral dan profesional.
Sebab, potensi calon kepala daerah dari kerabat para penguasa tak sedikit yang maju.
“Begitupun dengan Polri. Netralitas mereka pada Pilkada akan mempengaruhi kualitas Indeks Demokrasi Indonesia,” tuturnya.
“Jangan ulangi peristiwa Pemilu 2019 yang menorehkan catatan hitam di berbagai daerah,” pungkasnya tegas.
