Ngelmu.co – Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menilai pengisian Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta tak perlu lagi dibahas dan membiarkan posisi Wagub kosong. Sebab, adanya transaksi politik yang menghambat jalannya pembahasan mengenai Wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno yang berlangsung di DPRD.
“Ada indikasi transaksi politik. Nah, oleh sebab itu saya usulnya udahlah wagub DKI kosongin saja enggak usah. Enggak usah diisi,” kata Syamsuddin di Jalan Cikini, Godangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Syamsuddin berpendapat, bahwa sejak awal Gerindra sebagai salah satu pendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 tidak memiliki perhatian terhadap pengisian jabatan Wagub kali ini. Menurutnya, Gerindra tak rela membagi jabatan tersebut pada PKS. Padahal, kata dia, Partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman itu telah berkontribusi untuk Prabowo Subianto dalam Pipres 2019.
“Ya enggak apa apa juga (masa jabatan masih panjang). Partai politik khususnya Gerindra itu enggak punya niat baik. PKS sudah mati-matian mendukung Prabowo waktu pilpres koalisi pendukung Prabowo nah mestinya posisi wagub DKI ya sudahlah diserahkan kepada PKS,” kata dia.
Syamsuddin berpandangan, dalam pemilihan terdapat niat lain untuk mengambil keuntungan di tengah alotnya proses pembahasan.
“Saya menangkap kesan parpol-parpol politik ini menjadikan jabatan wagub ini sebagai komoditi untuk jual kepentingan dalam pengertian mengambil untung partai politik itu mengambil untung dari kemelut pemilihan wagub DKI Jakarta,” tutur Syamsuddin.
Jika ingin praktis, ia mengusulkan jabatan Wagub DKI dikosongkan saja. Mengingat banyak jabatan struktural lain yang bisa membantu tugas Gubernur DKI Anies Baswedan. Baginya, tugas Wakil Gubernur tak terlalu berpengaruh karena tak memiliki ototritas. Tugas Wagub dapat digantikan oleh Sekda.
“Wagub enggak banyak juga tugasnya enggak punya otoritas sebenarnya wagub. Toh, kan ada Sekda ada jabatan-jabatan pembantu gubernur yang lain banyak sekali,” kata dia.
Selain itu, Syamsuddin menyebut terdapat parpol yang sengaja menunda-nunda agar pembahasan itu dilanjutkan oleh DPRD pemilu 2019-2024.
“Memang sebagian parpol khususnya yang ingin dapatkan jabatan wagub menginginkan hal itu ditunda tunda. Kemudian diambil alih hasil pemilu 2019 walaupun bagi saya itu tidak bijak,” tutupnya.
