Habibie dan Integrasi Industri Stategis: Sebuah Refleksi

Diposting pada 50 views

Integrasi Industri Strategis

Robohnya fundamen industri strategis nasional hari ini sebenarnya terletak pada ketidaksabaran pemerintah dalam menjalani maraton yang ada.

Hal ini terlihat ketika PT. Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) yang secara resmi berdiri dengan PP No.35 tahun 1998 dengan mudanya dibubarkan dengan PP No. 52 tahun 2002.

Hilangnya PT. BPIS sebagai Holding Company (perusahaan induk) pertama di lingkungan Kementerian BUMN yang berperan menaungi 10 industri strategis, membuat 10 industri dan 10 visi besarnya ikut melemah drastis.

Diantara industri strategis tersebut beserta visi dan spesifikasinya, yaitu:

(i) PT. DI sebagai pusat unggulan industri dirgantara yang dapat membuat roket/rudal, helikopter, dan fixwing aircraft.

(ii) PT. PAL pusat unggulan industri maritim yang dapat diharapkan untuk rekayasa kapal perang.

(iii) PT.Pindad pusat unggulan industri senjata yang dapat merekayasa senjata infanteri, meriam, amunisi, dan panser.

(iv) PT. Dahana pusat unggulan industri amunisi yang andalannya amonium nitrat, propelan dapat membantu untuk pembuatan peledak.

(v) PT. Krakatau Steel pusat unggulan industri baja.

(vi) PT. Barata Indonesia pusat unggulan industri alat berat.

(vii) PT Boma Bisma Indra pusat unggulan industri diesel.

(viii) PT Industri Kereta Api pusat unggulan industri kereta api.

(ix dan x) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan LEN pusat unggulan industri telekomunikasi, elektronika dan komponen yang menciptakan alkomsus, siskomsat, dan radar.

Pertimbangan Indonesia dalam membubarkan holding company memang tidak pernah ditemukan landasan rasionalnya hingga sekarang.

Kisah dari Instituto National de Industria (INI) Spanyol dan Instituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) Italia dapat dijadikan pelajaran.

Mereka melakukan pembubaran dan pengalihan melalui bursa kepada masyarakat setelah melalui tiga tahap.

Pertama, pembentukan dan pertumbuhan industri strategis. Kedua, pengembangan dan reorganisasi. Ketiga, restrukrusisasi industri nasional dan proses mengakhiri.

Kemandirian Proses Industri

Kemandirian hanya dapat dicapai jika diawali dukungan pemerintah untuk mengayominya secara tekun dan tranformatif.

Jika melihat contoh kasus INI yang berlangsung 54 tahun (1941-1995) dan IRI yang mengamankan jam kerja hingga 67 tahun (1933-2000), maka jelaslah proses pembubaran BPIS yang baru 4 tahun berjalan (1998-2002) merupakan tindakan prematur.

Dampaknya terasa sekarang BUMN/S banyak yang sekarat. Tahun 1995 PT.PAL karyawannya berjumlah 4.464 sekarang 1.414. PT DI, jumlah karyawan awalnya (1995) 15.651, sekarang sepertinya hanya dua ribuan karyawan.

Potensi Industri Indonesia untuk mandiri dan dapat bersaing di tengah pergaulan masyarakat dunia itu sangat mungkin. Kuncinya ialah politik yang memahami, memberikan pengertian dan memayungi kebijakan industri.

Kemudian kesadaran akan keterbatasan anggaran tahun jamak (multiyears), membutuhkan penyiasatan yang diistilahkan “Defense Offset”. Orientasinya, negara membeli yang terbaik, tapi siap meniru dan memproduksi yang terbaik pula di masa depan.

Di titik inilah komitmen untuk memperbaiki tiga dimensi neraca (perdagangan, pembayaran, dan jam kerja) dibutuhkan.

Perbaikan “neraca jam kerja” diwujudkan dengan perbaikan SDM yang berkualifikasi menjalankan roda industri militer ideal dalam jangka panjang.

Oleh: Arya Sandi Yudha, Ph.D

(Tulisan ini disusun berdasarkan pemaparan Prof. BJ Habibie di depan Komisi 1 DPR-RI pada tahun 2011)