Pemandangan tak biasa tersaji di tepian dan tengah jalan utama menuju Palu. Tampak anak-anak korban gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah berdiri berjajar. Dengan membawa kardus, mereka meminta sumbangan uang dan makanan dari pelintas jalan.
“Sumbangan untuk makan…!”Teriak anak-anak usia lima sampai 12 tahun itu saling sahut menyahut seperti ditulis Republika.
Sejak pukul 07.00 hingga 12.00 Wita mereka berdiri di sana. Tak jauh dari mereka, terlihat pula orang dewasa yang mengawasi, sambil ikut memantau dan meminta sumbangan pula.
Di sekeliling mereka, bangunan tampak hancur dan rusak berat akibat diterjang gempa bumi serta gelombang tsunami pada Jumat (28/9) petang.
Lain lagi kisah korban gempa dan tsunami
di Lapangan antara Balai Kota Palu dan rumah Wakil Wali Kota. Beraneka macam logistik tersedia, dari air mineral hingga susu anak-anak.
Namun, para pengungsi tak bisa langsung menikmatinya. Mereka harus membawa KTP atau Kartu Keluarga (KK) agar dapat menyantap makanan tersebut.
“Masa kalu mau ambil air mineral saja harus menyetor KTP atau kartu KK,” ujar salah satu pengungsi, Hartini (45) di Lapangan Watulemo, Sabtu (6/10/2018) sebagaimana dikutip Tribun.
Padahal, rumah Hartini di Kampung Petobo tenggelam oleh lumpur hingga 10 meter. Tapi Hartini tetap diwajibkan membawa KK dan KTP untuk syarat mengambil air.
“Rumah saya di Petobo dan semua orang tahu di kampung kami terkena tsunami lumpur dan tanah, rumah kami terkubur, masa masih minta KTP,” keluh Hartini.
Hartini dan suami, Bernat (50) bersama empat anak hanya selamatkan pakaian di badan, akibat lumpur yang tiba-tiba keluar dari dalam tanah setelah gempa.
Sementara itu, sebuah hajat mewah akan tersaji di Bali, mulai hari ini hingga 14 Oktober 2018. Tajuknya: Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang akan dihadiri 22 Kepala Negara, dan diikuti sekitar 30 ribuan delegasi dari 189 negara. Berapa anggaran yang disiapkan?
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut angka fantastis. Hampir Rp 1 Triliun!
“Anggaran tepatnya adalah Rp 868 miliar. Rp 243 miliar untu sewa hotel dari delegasi itu akan dikembalikan ke Indonesia. Jadi kita dalam praktisnya mengeluarkan kira-kira Rp 655 miliar untuk infrastruktur dan culture event. Untuk hotel di-finance oleh BI dulu, nanti direimburse dari orang yang berminat,” ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Panitia Nasional Persiapan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Jumat (25/8/2017).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, anggaran hajatan tahunan IMF-World Bank dikeluarkan dari APBNP 2017 sebesar Rp 600 miliar.
“Total anggaran Rp 600 miliar dari APBN untuk membeli berbagai produk lokal. Ini dari produk lokal, furniture, supply makanannya ini juga banyak memperbaiki ekonomi kita untuk linkage,” kata Sri Mulyani.
Fasilitas mewah tentu saja akan dinikmati para delegasi. Dari helikopter, hotel hingga mobil mewah.
Untuk heli, panitia menyiapkan 30 buah untuk mengantisipasi jika terjadi bencana.
“Jika terjadi bencana, untuk proses evakuasi kepala negara nantinya akan menggunakan helikopter. Disiapkan 30 helikopter, satu kepala negara standar proses evakuasinya dalam 10 menit,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali I Gede Made Jaya Serataberana di Denpasar, Ahad, 16 September 2018.
“Untuk evakuasi menggunakan helikopter ketika tsunami, sistemnya setengah main dan tidak harus mencari helipad. Di lapangan golf bisa, diambil dari hotel juga bisa. Diturunkan alat, nanti ditarik Beliau, baru digeser, di lapangan lebih tinggi baru dinaikkan selanjutnya diterbangkan mau ke Bandara Ngurah Rai, atau Mataram, atau Bandara Belimbing Sari di Banyuwangi,” ujar Jaya lagi.
Sementara itu, deretan mobil mewah sudah tersusun rapi di Bali. Salah satu merknya Mercedes Benz. Menurut Ketua ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies) Bali, I Ketut Ardana, permintaan mobil mewah diperkirakan mencapai 5.000 unit dan hanya 1.500 unit yang bisa disediakan dari Bali.
Sisanya terpaksa didatangkan dari luar Bali, terutama Pulau Jawa.
“Saya ada minta dua mobil Lexus ke pusat. Padahal ke travel besar. Tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Lumayan itu harga sewa per hari bisa sampai Rp 14 juta,” ujar Ardana saat ditemui di kantor ASITA, Jalan Raya Puputan, Denpasar, Rabu (3/10) seperti dilansir Tribun.
Di sisi lain, penanganan bencana Palu, juga Lombok masih jauh dari kata maksimal. Untuk helikopter saja, sejauh informasi yang diolah dari berbagai sumber, belum sebanyak di Bali. Bahkan data resmi belum diinformasikan.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, pihaknya akan mengerahkan helikopter water bombing, membantu penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
Saat ini helikopter water bombing BNPB sedang bertugas melakukan pemadaman kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
“Helikopter water bombing BNPB yang sedang memadamkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan akan didorong ke Palu dan sekitarnya. Membantu evakuasi dan dropping logistik,” ungkap Sutopo di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (2/10) sebagaimana dikutip Gatra.
Selain helikopter water bombing, kat Sutopo, TNI mengerahkan sejumlah alusista untuk membantu penanganan masa darurat pasca gempa dan tsunami. Antara lain dua KRI, lima unit pesawat angkut (akan ditambah lagi) dan tiga helikopter TNI.
Ironis tentu saja. Apalagi jika kita mengingat pesan Presiden Joko Widodo pada 2015 silam. Jokowi secara tegas menyatakan negara- egara Asia-Afrika tidak membutuhkan IMF dan Bank Dunia.
“Asia-Afrika harus bisa lepas dari ketergantungan pada institusi keuangan global. Pandangan yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF (International Monetary Fund), dan ADB (Asian Development Bank) adalah pandangan usang yang perlu dibuang,” kata Jokowi saat membuka Konferensi Asia-Afrika di Jakarta Convention Center di Senayan, Rabu, 22 April 2015 seperti diberitakan Tempo.
Desakan untuk menunda hajatan tersebut datang dari banyak pihak. Salah satunya dari PKS, partai oposisi yang selama ini konsisten menyuarakan kepentingan rakyat.
“Meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan penanggulangan bencana sebagai agenda pertama dan utama pemerintah. Kami meminta agar pemerintah menunda jadwal pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank hingga tanggap darurat bencana selesai dan normal kembali dan memasuki fase rehabilitasi pasca gempa,” kata Presidem PKS Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan persnya Jumat (5/10).
PKS dan juga pihak lain sepertinya memang perlu menyampaikan sikapnya. Karena mereka dan kita semua tak ingin kisah pilu Hartini terus berlangsung dan korban gempa tsunami masih berteriak meminta bantuan, sementara ada hajat mewah di atas negeri yang sama.
