HNW Polisi Kasus Pembakaran Poster HRS
Gagal dibakar para perusak, poster HRS, kini dipajang di depan kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat.

HNW Minta Polisi Profesional dan Adil Tangani Kasus Perusakan Baliho HRS

Diposting pada 26 views

Ngelmu.co – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta pihak kepolisian bertindak profesional dan adil, dalam menangani kasus pembakaran baliho Habib Rizieq Shihab (HRS), di depan gedung DPR/MPR RI.

HNW BPIP RUU HIP

“Polisi harusnya bergerak secara cepat, profesional, dan adil, seperti saat menangani laporan terkait pembakaran bendera PDIP, beberapa waktu lalu,” tuturnya.

“Atau ketika mengusut pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di Bogor,” sambung Wakil Ketua MPR RI itu, seperti dilansir Teropong Senayan, Rabu (29/7).

HNW mengaku prihatin, tindak kriminal dan persekusi kepada Imam Masjid dan Ulama, masih terus terjadi.

Selain pembakaran baliho HRS, ia juga meminta, polisi segera memproses pelaku penusukan terhadap imam masjid di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Ditikam Pemuda Usai Pimpin Sholat, Imam Masjid Al-Falah Pekanbaru Buka Suara

Pasalnya, kasus penusukan itu sudah masuk ke dalam kategori penganiayaan; terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Beberapa kali penganiayaan terhadap ulama atau ustaz, pelakunya selalu disebut mengalami gangguan jiwa,” kritik HNW.

“Sehingga tidak dikenakan sangsi hukum yang menjerakan. Sehingga tidak ada efek jeranya,” imbuhnya.

Kepercayaan umat dan masyarakat, kepada kebenaran penegakan hukum di Indonesia, pun tercoreng. Kasus persekusi juga terjadi berulang.

“Seharusnya, pihak kepolisian segera membuka data dan bukti secara transparan, bahwa pelakunya memang benar-benar mengalami gangguan jiwa, atau hanya pura-pura saja,” kata HNW.

“Agar bisa dijerat dengan pasal yang memberatkan, agar menjadi warning supaya kasus serupa tak terulang lagi, kapanpun dan di manapun,” tegasnya.

Kembali ke kasus ujaran kebencian, upaya pembakaran dan perobekan baliho HRS, pihak kepolisian, kata HNW, harus membuktikan ke masyarakat.

“Polisi mestinya, nyatakan ke publik bahwa tindakan kriminal seperti itu dipastikan akan diusut secara adil,” ujarnya.

“Apalagi, beberapa pihak juga melaporkan ke pihak kepolisian, terkait tindakan yang telah menghina dan menyebarkan kebencian terhadap Habib Rizieq, sebagai ulama yang dihormati dan memiliki pengikut yang sangat banyak,” sambung HNW.

Baca Juga: Biadab kepada Ulama

Setiap laporan masyarakat, lanjutnya, dari kelompok apa pun, harus ditangani dengan prosedur yang sama.

“Jangan tebang pilih. Itu salah satu makna menegakkan keadilan yang tertuang dalam Pancasila,” kata HNW.

“Itu juga untuk menghentikan perasaan umat yang merasa selalu diberlakukan tidak adil atau malah di-anaktirikan oleh Negara,” imbuhnya.

Sebab, jika tidak, hal ini dapat berdampak sangat luas.

“Terkait pemaknaan dan pelaksanaan sila ketiga dari Pancasila; Persatuan Indonesia. Suatu kondisi yang harus dihindari,” pesan HNW.

Ujaran kebencian, tindakan—menginjak-injak gambar dan percobaan membakar—merobek baliho HRS, secara akumulatif sudah memenuhi kualifikasi hukuman dalam Pasal 156 KUHP.

“Barangsiapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Demikian bunyi ketentuan tersebut.

“Dua peristiwa di atas itu, menunjukan bahwa tindakan kriminal, penganiayaan, penghinaan, dan persekusi terhadap ulama atau tokoh agama, masih berlangsung di Indonesia; negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa, sampai saat ini,” jelas HNW.

“Oleh karenanya, perlu diusut tuntas, diberikan sangsi yang memberikan efek jera, supaya tidak terjadi hal seperti ini, di waktu yang akan datang, agar NKRI dan Pancasila-nya, tetap terjaga,” pungkasnya.