Ini Rahasia Lonjakan Suara PKS

Ngelmu.co – Menjawab perkiraan sejumlah lembaga survei yang menyatakan partainya akan anjlok di Pemilu 2019, dan tak lolos syarat ambang batas minimal DPR (parliamentary threshold), 4 persen, perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) justru melejit. Jika di tahun 2014, PKS berhasil kantongi 6,79 persen suara, pada 2019 mereka mendapat kepercayaan dari 8,2 persen pemilih.

“Selama ini lembaga survei itu memang sering keliru mensurvei PKS, karena mereka tidak terlalu mengenal bagaimana partai ini bekerja,” tutur Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), seperti dilansir Detik, Senin (29/7).

Kegemilangan PKS pada Pemilu kemarin, selain merupakan wujud kerja keras dan soliditas para pengurus di berbagai lapisan, disebut HNW, juga sebagai konsistensi mereka dalam melayani masyarakat. Karena sekalipun tidak sedang masa kampanye, PKS tetap hadir untuk membantu masyarakat, dengan berbagai cara.

PKS sendiri, menyuarakan tiga wacana utama, yakni pembebasan pajak kendaraan bermotor dengan cc rendah, pemberlakuan SIM se-umur hidup, dan revisi pengenaan pajak, yang awalnya dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan Rp4 juta, menjadi Rp8 juta ke atas.

“Semua itu tidak terkait dengan masalah keagamaan, ke-Islam-an. Jadi, isunya sangat umum, terkait kepentingan umum,” tegas HNW.

Saat pemerintah justru memberikan amnesti pajak kepada para pengusaha besar, dan mengurangi pajak rumah mewah serta pernah berniat mengurangi pajak untuk kapal pesiar, PKS justru paling konsisten dalam memperjuangkan aspirasi umat.

PKS juga selalu ada bersama umat, selama gerakan 411, 212, hingga Pilkada DKI. Namun, membengkaknya perolehan suara PKS, justru disebut berasa dari massa HTI, pasca putusan pengadilan yang membubarkan ormas tersebut. Benarkah demikian?

Tegas, HNW menepis isu tersebut. Ia menyatakan, ideologi Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan PKS, dan partai politik lainnya di Indonesia. Karena HTI tidak mengakui demokrasi juga Pemilu.

“PKS jelas mengakui Pancasila dan eksistensi Indonesia sebagai negara,” pungkasnya.