Jadi Pengacara Jokowi-Ma’ruf, Kader Desak PBB Gelar Munaslub Pecat Yusril

Ngelmu.co, JAKARTA – Kader Partai Bulan Bintang (PBB) Novel Hasan Bamukmin mendesak partainya untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memecat Yusril Ihza Mahendra dari partai tersebut. Hal itu adalah buntut dari bergabungnya Yusril menjadi kuasa hukum pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019.

“Untuk segera digelarnya munaslub pemecatan YIM secara tidak hormat. Karena perbuatan YIM sudah mencederai dan menistakan partai Islam itu sendiri karena PBB satu satunya di Indonesia partai dengan penerapan Islam secara kafah syariat Islam,” kata Novel Senin (5/11/2018).

Novel mengatakan tidak habis pikir dengan sikap Yusril memilih menjadi kuasa hukum Jokowi. Alasannya, kata dia, 70 persen kader di PBB patuh terhadap Ijtima Ulama II.

Namun, jika memang ia tak bisa mendorong Yusril turun dari takhta Ketum PBB, maka ada cara lain sebagai protes.

Ia menegaskan dirinya dan koleganya yang merupakan alumni 212 akan mundur dari calon legislator PBB. Novel saat ini merupakan caleg DPRD DKI dari PBB untuk daerah pemilihan 8 Jakarta Selatan.

“Kalau sudah mentok tidak bisa melengserkan YIM maka saya dan kawan-kawan secara resmi, terbuka beramai-ramai dari FPI dan PA 212 yang berada di PBB akan mengundurkan diri dan akan menggemboskan PBB di manapun,”ungkapnya.

Yusril yang juga merupakan Ketum PBB selama ini terkesan satu barisan dengan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dia dikenal juga menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengajukan judicial review Perppu 2/2017 tentang Perubahan UU Nomor 17/2013 tentang Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lewat Perppu ini, pemerintah membubarkan HTI.

Yusril ikut mendampingi eks juru bicara HTI Ismail Yusanto saat mengajukan gugatan ke MK pada Selasa (18/7/2018) lalu.

HTI meminta MK membatalkan Perppu tersebut karena dinilai bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.”Sebagai sebuah badan hukum publik yang mengajukan permohonan ke MK untuk menguji beberapa pasal maupun keseluruhan dari ketentuan dalam Perppu 2/2017 yang kami anggap seluruhnya bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Yusril.

Dalam perjalanan kasus ini, Yusril disebut membawahi 1.000 advokat pembela HTI. Lewat Perppu itu, pemerintah membubarkan HTI karena organisasi itu dianggap ingin mengubah Pancasila.

Namun MK mementahkan gugatan Perppu Ormas yang diajukan sejumlah pemohon. Pihak Yusril mengajukan kasasi perkara HTI itu ke Mahkamah Agung (MA) RI pada 19 Oktober 2018. Menurut Yusril, perkara gugatan HTI melawan Menkumham masih berlanjut dan belum ada putusan hukum tetap.

 

Meski saat membela HTI posisi Yusril bertentangan dengan pemerintah, kini ia berbalik arah membela Presiden Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai capres di Pilpres 2019. Yusril menyebut tak ada masalah kini dirinya menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin.

Yusril mengatakan ia bersedia menjadi lawyer untuk Jokowi-Ma’ruf setelah diminta oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir. Lobi-lobi Erick tampaknya berhasil membuat eks Menkum itu berbalik arah.

“Minggu yang lalu saya bertemu Pak Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta. Pak Erick adalah ketua timses-nya Pak Jokowi. Pak Erick menyampaikan salam Pak Jokowi kepada saya, dan saya pun menyampaikan salam saya kepada Pak Jokowi melalui Pak Erick,” ungkap Yusril.

Yusril dan Erick lalu berbincang-bincang dalam pertemuan tersebut. Pada kesempatan itu, Erick menanyakan apakah Yusril bersedia menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf dalam kedudukan capres-cawapres.”Maka saya katakan pada Pak Erick, setelah cukup lama hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu,” ujar Yusril.

Menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril bersedia tidak dibayar. Ia memberikan jasanya secara cuma–cuma.”Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf ini prodeo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja,” pungkasnya.