Ngelmu.co – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjawab perspektif sebagian pihak terhadapnya, yang berusaha dibangun sejak masa kampanye 2017 lalu. Mendikbud ke-27 RI, itu kerap dinilai sebagai sosok pemimpin yang intoleran.
Setelah hampir tiga tahun memimpin Ibu Kota, Anies, akhirnya menjawab tudingan tersebut dengan pertanyaan.
“Soal framing-framing luar biasa masa kampanye terus sampai sekarang. Saya jawab enggak dengan kata-kata,” tuturnya, saat peluncuran buku politikus PKS, Mardani Ali Sera, sekaligus diskusi ‘Indonesia Leaders Talk’.
“Betapa ada gambaran tentang pemerintahan di Jakarta yang intoleran, framing itu kuat dibangun. Saya enggak pernah mau jawab dengan lisan,” sambungnya, Senin (10/8), kemarin.
“Setelah dua tahun saya di Jakarta, baru saya tawarkan pertanyaan balik, tolong ditunjukkan, selama dua tahun ini, kebijakan mana yang intoleran?” tanya Anies, seperti dilansir Kumparan.
“Tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif? Tolong ditunjukkan, fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi, bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran?” lanjutnya lagi.
Anies sadar, stigma itu terus dibangun, sejak awal ia menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Namun, Anies memilih diam, sembari membuktikan jika berbagai kebijakannya, jauh dari predikat intoleran.
Menurutnya, framing itu hanya imajinasi yang tak dapat dibuktikan.
“Sekarang sudah 2,5 tahun perjalanan, menjelang tiga tahun,” kata Anies.
“Framing-framing itu makin temukan fakta, betapa enggak relevan di sini. Bahkan yang muncul sebaliknya, yang dibangun perasaan kesetaraan, kebersamaan,” imbuhnya.
Anies menyampaikan, narasi kampanye yang hingga kini menjadi nilai pegangannya adalah keadilan sosial.
“Keadilan sosial, maka bagaimana di Jakarta ada kesempatan semua untuk berkembang,” jelasnya.
“Bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil, dan pada kesempatan itu yang dimunculkan kemudian,” sambung Anies.
Baca Juga: DKI Jakarta Jadi Provinsi Paling Demokratis, Anies: Alhamdulillah, Hasil Usaha Kita Semua
Ia juga membahas, janji kampanye yang kemudian dijadikan kebijakan daerah.
Sampai akhir masa jabatannya, Anies, akan berusaha memenuhi deretan janji yang terucap.
“Lalu itu muncul menjadi dokumen, untuk dibawa menjadi tugas pemerintahan,” ujarnya.
“Jadi Alhamdulillah, sekarang ini kita itu punya daftarnya, mana yang sudah tersampaikan, berapa persen,” imbuh Anies.
“Karena kita tahu, tugasnya lima tahun, lalu selama lima tahun itu, ada yang bisa tuntas tahun pertama, ada yang tuntasnya tahun keempat, (atau) tahun ke lima,” sambungnya.
“Tapi yang paling penting, kita punya matriks-nya, apa yang selesai kapan,” lanjutnya lagi.
Di akhir Anies menegaskan, tidak ada yang boleh dimusuhi di Jakarta.
Perselisihan atau lawan adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai menimbulkan permusuhan.
“Jadi enggak ada istilah musuh, tapi lawan,” pungkasnya.
Pernyataan Anies, pun mendapat beragam tanggapan dari publik. Ada yang mengatakan, framing muncul dari barisan gagal ‘move on’.
Ada pula yang justru menilai, jika kinerja Anies, selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, sudah baik.
Zulkani Hassan: Barisan gagal move-on, pura-pura enggak baca hasil penilaian BPS sepekan lalu, bahwa DKI adalah provinsi paling demokratis di Indonesia. Masih mau membantahnya? Semangat Pak Anies, (walaupun saya bukan penduduk DKI). Semoga Allah melindungi.
Asep Yuhendra: Secara umum, Pak Anies adalah pemimpin daerah paling berhasil. Good job, Sir. Barakallahu fiik. Semoga tetap amanah 👍
Eko Widodo: Hanya orang-orang yang berhati busuk dan penuh kedengkian, tidak bisa melihat secara objektif kinerja Anies sebagai Gubernur DKI.
Menurut Anies, setidaknya ada 23 janji kampanye yang berangkat dari dasar keadilan sosial.
Di mana setelah itu melewati proses politik, dan diterjemahkan ke dalam pemerintahan; kegiatan strategis daerah (KSD).
