Jawaban Telak Anies kepada Walikota Bekasi Soal Sampah

Ngelmu.co – Menanggapi polemik Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, terkait dana sampah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melempar pertanyaan ke Pemkot Bekasi terkait polemik tersebut.

“Ini mau menyelesaikan baik-baik, dikomunikasikan, atau mau ramai di media? Kalau mau baik-baik, pertemuan-pertemuan itu datangi dan bawa datanya. Jangan malah ramai di media. Sudah gitu diramaikan yang bukan menjadi kewajiban kami pula,” tanya Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018), dikutip dari Detik.

Adapun data dan pertemuan yang dimaksudkan Anies adalah tindak lanjut dari pertemuan Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi yang dilakukan pada Februari lalu. Saat pertemuan itu, Pemkot Bekasi menginginkan adanya dana kemitraan untuk pembangunan beberapa proyek dari Pemprov DKI di luar urusan sampah.

Anies menyebutkan bahwa kemudian dikirimkan bantuan (dari Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI). Dikirimkan lah surat, terjadi pertemuan lagi bulan Mei. Pertemuan bulan Mei itu, Pemprov DKI meminta rincian bantuan beberapa proyek yang sudah diajukan oleh Pemkot Bekasi.

Baca juga: Reaksi Anies soal Narkoba di Old City

Anies menyebut bahwa ia membaca proyek yang diminta, yaitu proyek flyover Rawa Panjang nilainya Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa nilainya Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi nilainya Rp 5 miliar.

Selanjutnya, Anies menegaskan bahwa dana kemitraan untuk pembangunan proyek tersebut merupakan dana di luar perjanjian dana untuk sampah. Apalagi, kata Anies, proyek yang diajukan Pemkot Bekasi tidak disertai dengan rincian anggarannya.

Anies menjelaskan jika ada anggaran tapi tak ada perincian anggarannya, tidak mungkin Pemprov memprosesnya. Anies menyatakan bahwa saat diminta perinciannya ke Pemkot Bekasi, perincian itu tak kunjung datang.

Dipapakan oleh Anies bahwa sejak bulan Mei Pemprov DKI juga terus menindaklanjuti pengajuan Pemkot Bekasi dengan meminta rincian anggaran proyek tersebut. Akan tetapi, baru pada tanggal 18 Oktober lalu rincian proyek tersebut diserahkan Pemkot Bekasi ke Pemprov DKI Jakarta.

“Perinciannya baru datang tanggal 18 Oktober. Sudah diminta sejak bulan Mei. Jadi Bu Premi Lasari (Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DKI) dan tim itu merespon terus, tapi datanya tak kunjung datang,” papar Anies.

Oleh karena itu, Anies berharap Pemkot Bekasi dapat melakukan komunikasi dengan baik selayaknya antar lembaga pemerintahan. Anies pun mengajak Pemkot Bekasi bertemu dan mendiskusikan masalah tersebut dengan baik.

“Dan perlu saya garis bawahi, dana yang diminta itu adalah dananya rakyat DKI Jakarta, bukan dananya gubernur. Kemarin tambahan minta Rp 2 triliun, ini bukan urusan persampahan, kalau persampahan sudah selesai kewajiban kita. Ini bukan masalah persampahan,” tegas Anies.

Anies menagatakan bahwa polemik yang terjadi saat ini adalah masalah APBD Kota Bekasi yang sebagian tanggung jawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI. Namun, Pemkot Bekasi menyampaikan hal itu dengan membicarakan isu sampah. Sehingga kesannya, kata Anies, Jakarta punya masalah dengan sampah, padahal tidak.

“Jadi kami tertib menjalankan semua yang menjadi kewajiban kami. Dan dengan senang hati bertemu. Kalau diceritain nanti malah jadi ramai, kalau saya ceritakan apa yang saya kerjakan lewat HP untuk berkomunikasi, tapi sudahlah, saya tidak mau memperpanjang itu,” jelas Anies.