Ngelmu.co – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengedepankan metode persuasif, guna menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal tersebut disampaikan oleh wakil ketua umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi dalam webinar.
Maisirah Kubra
Namun, jika dengan cara persuafis, tidak membuahkan hasil, maka MUI memiliki opsi lain, yakni akan menunjuk panglima untuk melakukan masirah kubra (aksi besar-besaran).
“Kami gunakan masirah kubra yang memiliki arti dalam yaitu berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan Ridha Allah. Jangan sampai ketika malam hari orang sedang tidur, pembahasan itu disahkan, naudzubillah min dzalik, kami akan rapat dan di dalam rapat itu harus ada orang yang kuat untuk melakukan masirah kubra, kalau dulu ada 212, kita skalanya nasional dari semua provinsi,” kata kiai Muhyiddin dalam webinar, Sabtu (20/6).
“Kalau menghadapi penista agama kita bisa menghadirkan massa yang banyak, ini akan kita hadirkan jumlah massa besar dari seluruh provinsi. Isy kariman au mut syahidan (hidup mulia atau mati syahid), slogan ini yang akan kita pakai dari hati,” imbuhnya.
Hanya saja, untuk saat ini, aksi dalam skala besar belum diperlukan, karena pendekatan secara persuasif masih bisa dilakukan dalam menolak RUU HIP.
Melakukan Langkah Konkrit
Apabila RUU HIP tersebut benar-benar disahkan pembahasannya, maka Kiai Muhiyddin meminta kepada Ormas untuk siap melakukan langkah konkrit, demi kebaikan bangsa Indonesia dan generasi mendatang.
“Kalau kita ingin nahyi munkar, ulama-ulama yang melakukan nahyi munkar harus siap dikucilkan. Karena itu, ada tiga hal yang dilakukan oleh kuffar, pertama membuat anda tidak bisa bergerak atau memenjarakan, kedua membunuh, baik membunuh sumber pendapatan dan ketiga akan dikeluarkan dengan berbagai cara,” ujarnya.
Sebab, menurut penilaian MUI, pembahasan tersebut hanya akan menghabiskan waktu. Lebih baik, waktu yang ada digunakan untuk hal-hal yang strategis.
Oleh sebab itu, MUI meminta agar seluruh media dapat mensosialisasikan maklumat ini, agar tersampaikan kepada masyarakat.
“Beban kami juga sangat berat, karena banyak pihak yang menitipkan amanah kepada kami, sementara kami bukan apa-apa, hanya khadimul ummah (pelayan umat),” katanya.
Selain itu, MUI juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh Ormas se-Indonesia. Hampir 200 Ormas, memberikan dukungan terkait penolakan pembahasan RUU HIP.
“Kami berharap ke depan ada video-video yang diunggah, seperti Kota Bogor sudah mengunggah video penolakan RUU HIP,” ucapnya.
Sementara itu, untuk proses legislasi di DPR, MUI sedang melakukan negosiasi dengan DPR, termasuk dengan wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin.
Baca Juga: RUU HIP: Mana Mereka yang Sering Teriak ‘Saya Pancasila’?
“Kami tidak minta ke Wapres agar pembahasannya ditunda, tapi dihentikan. Alhamdulillah sampai saat ini dukungan terus mengalir dan selanjutnya kami akan bertemu dengan pemerintah dalam hal ini presiden,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengatakan tidak tahu apa-apa.
Menurutnya, jawaban ‘tidak tahu apa-apa’, ketika ditanya sesuatu yang sedang menjadi polemik, tidaklah pantas menjadi jawaban oleh orang nomor satu di Indonesia
“Kita semua sudah banyak makan asam garam, kalau ada seorang pemimpin nasional menjawab tidak tahu apa-apa, itu adalah sebuah kejanggalan,” katanya.
