Jokowi Pilkada Lanjut

Jokowi Kukuh Pilkada 9 Desember, Epidemiolog UI: Katanya Kesehatan Nomor 1?

Diposting pada 171 views

Ngelmu.co – Menanggapi pernyataan pihak Istana, yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tak akan menunda Pilkada Serentak 2020–tetap 9 Desember–Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, melemparkan pertanyaan.

Pasalnya, ia menganggap, penundaan Pilkada, adalah solusi terbaik.

Maka Pandu menanyakan, komitmen Jokowi, yang pada awal September lalu, mengatakan jika kesehatan menjadi fokus utama pemerintah.

“Hebat Pak Jokowi, katanya mau menomorsatukan kesehatan?” kritik Pandu, seperti dilansir Kumparan, Selasa (22/9).

Ia mengingatkan, jika Pilkada, gagal mencegah adanya kerumunan orang, bisa dipastikan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia, akan melonjak.

“Jadi boleh saja kalau mau Pilkada, tapi enggak boleh ngumpulin massa sama sekali,” tegas Pandu.

“Yang bikin masalah ‘kan, proses Pilkada di Indonesia, itu harus pakai kerumunan orang,” sambungnya.

“Dari pendaftaran, rombongan orang-orang, nanti kampanye juga gitu,” lanjutnya lagi.

“Nanti kalau ada Pilkada, ada kerumunan, itu bisa tinggi sekali (kenaikan kasus), karena itu masyarakat berkumpul ‘kan,” jelas Pandu.

Baca Juga: Ketika Pernyataan Jokowi ‘Kesehatan Nomor Satu’ Dibalas dengan Pantun

Epidemiologi dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, pun mendesak hal yang sama, yakni agar pemerintah menunda Pilkada.

Menurutnya, pesta demokrasi itu berpotensi menciptakan klaster penularan COVID-19 baru.

Mengingat, Indonesia, saat ini diklaim masih berada dalam masa krisis pandemi.

Setidaknya, kata Dicky, Pilkada 2020, perlu ditunda hingga tiga bulan, atau saat Indonesia, sudah berhasil mengendalikan pandemi.

Dengan kondisi terkendali, Indonesia, bukan hanya bisa melangsungkan Pilkada, tetapi juga aktivitas lain, secara aman.

“Jadi, saya sih mengajukannya begitu. Kita kendalikan. Ini, kalau betul-betul, sungguh-sungguh, sebetulnya dalam waktu setidaknya 2-3 bulan, pandemi ini bisa terkendali,” kata Dicky.

“Misalnya, di Jawa saja, tiga bulan, bisa. Asal strateginya dijalankan betul-betul dan tepat,” imbuhnya, Senin (21/9).

“Jadi, saya kira, cara terbaiknya adalah memastikan kondisinya aman, terkendali pandemi ini, dengan sesuai indikator epidemiologinya,” sambungnya lagi.

“Tidak ada kasus baru, tidak ada kematian, test positivity rate-nya di bawah 5 persen,” lanjutnya Dicky.

Sederet tokoh dan lembaga, juga telah meminta agar Pilkada Serentak 2020, ditunda. Demi keselamatan rakyat.

Apalagi penambahan kasus positif COVID-19, sampai saat ini, masih sangat tinggi.

Namun, keputusan Jokowi, belum juga berubah.

Selengkapnya: Ketika Jokowi Tegaskan Tak Tunda Pilkada Meski Sederet Tokoh dan Lembaga Meminta