Ngelmu.co – Soal larangan demo jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Ahad (20/10) mendatang, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tak pernah melayangkan perintah kepada Kapolri, untuk melarang aksi tersebut.
Kata Jokowi soal Larangan Demo Jelang Pelantikan
“Ndak ada (perintah),” tuturnya, di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dilansir Republika, Rabu (16/10).
Presiden ke-7 RI itu menegaskan, aksi demonstrasi dijamin oleh konstitusi. Maka, ia tak melarang hal tersebut.
Ditanya lebih lanjut mengenai pelarangan yang ada, Jokowi meminta, agar hal itu ditanyakan lebih lanjut ke Kapolri.
Karena sebelumnya, Polda Metro Jaya memutuskan, tidak akan menerbitkan perizinan penyampaian aspirasi (unjuk rasa), sejak Selasa (15/10), hingga Ahad (20/10).
Keputusan itu diambil, demi pengamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kalau ada pihak yang mau memberitahukan terkait unjuk rasa, kami akan memberi diskresi, tidak akan memberikan perizinan,” ujar Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi, Gatot Eddy Purnama, Senin (14/10).
Sementara Panglima Kodam Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menambahkan, jika ada mahasiswa yang melakukan aksi di tanggal-tanggal tersebut, bisa dipastikan ilegal.
Larangan aksi unjuk rasa tak hanya berlaku di Jakarta, tapi juga di Sulawesi Selatan.
Polda Sulsel melarang unjuk rasa mahasiswa, selama lima hari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2019.
“Keputusan melarang unjuk rasa selama lima hari adalah diskresi polisi dalam mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata Kapolda Sulsel, Irjen Polisi Mas Guntur Laupe, Selasa (15/10).
Diskresi Kepolisian itu, lanjut Guntur, diambil dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif, saat pelantikan nanti.
Walaupun pelantikannya dilaksanakan di Jakarta, menurut Guntur, daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Sulawesi Selatan, juga harus aman dari unjuk rasa.
