Joko Widodo

Jokowi Ubah Lagi Jumlah Usaha yang Sahamnya Diserahkan ke Asing? 

Ngelmu.co – Kembali, seperti tak ada koordinasi dalam pemerintahan. Kebijakan yang dirilis sebelumnya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) kemudian dikoreksi.

Sebelumnya Kemenko menyebutkan bahwa dari 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI) atau bisa dimasuki 100% asing, kemudian dikoreksi, yaitu rupanya baru menyetujui 28 bidang usaha.

“Seingat saya itu,” ungkap Edi Putra, Staf Khusus Kemenko, Sabtu (17/11), dikutip dari Kontan.

Ternyata, 26 bidang usaha lainnya, Kemenko masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Konfirmasi tersebut dikatakan terkait dengan KBLI dan persyaratan.

Baca juga: 54 Industri Ini Jokowi Izinkan Asing Kuasai 100 Persen Sahamnya

Edi menyatakan bahwa DNI tidak bisa rollback, melainkan harus promotif dan ekspansif. Saat sudah keluar dari DNI maka bidang usaha terbuka 100% bagi siapa pun, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), atau Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM). Jadi, jika ditotal, ada 95 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI.

Edi mengungkapkan bahwa pemerintah fokus pada ekspansi bidang usaha ekspansi yang berorientasi ekspor yang bisa mendorong investasi yang menciptakan barang dan jasa ekspor kemudian mciptakan substitusi impor. Selain itu menjamin tidak melakukan nasionalisasi, dan memberikan kebebasan menggunakan devisa.

“Perizinan juga lebih mudah ini kebijakan promotif, apalagi ada OSS,” ujar Edi.

Edi memaparkan bahwa revisi DNI ini, diungkapkan sebagai hasil evaluasi adanya paradoks jumlah serapan inflow investment yang membaik, namun terjadi CAD yang melebar, ekspor melambat, serta impor yang berlebihan. Perlu diketahui bahwa serapan inflow dari pada out flow investment itu 1,21% dibandingkan investasi yang keluar.

“Singapura di atas kita dan yang lain di bawah kita. Kalau liat performa kita itu bagus,” jelas Edi.

Realisasi investasi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2017. Tercatat, pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 692,8 triliun dan pada periode Januari-Juni 2018 tercatat sebesar Rp 361,6 triliun.

Edi menyebut bahwa hal ini terjadi karena kebijakan yang belum bisa menggoda para investor. Ditambah, sektor yang dibuka juga belum tepat sasaran. Data menunjukkan 83 dari 101 bidang usaha yang memberikan keterbukaan bagi PMA belum optimal di mana 51 bidang usaha tidak ada minat sama sekali. Sehingga pemerintah melakukan ekspansi DNI.

Berikut ini adalah 28 daftar bidang usaha yang sudah pasti dikeluarkan dari DNI:

1. Industri Percetakan Kain, PMA maksimal 100%
2. Industri Kain Rajut Khususnya Renda, PMA maksimal 100%
3. Industri Kayu Gergajian dengan Kepastian Produksi di atas 2000 m3/tahun, cukup izin usaha
4. Industri Kayu Veneer, cukup izin usaha
5. Industri Kayu Lapis, cukup izin usaha
6. Indutri Kayu Laminated Veneer Lumber, cukup izin usaha
7. Industri Kayu Industri Serpih Kayu, cukup izin usaha
8. Industri Pelet Kayu, cukup izin usaha
9. Jasa Konstruksi Migas: Platform
10. Pembangkit Listrik >10 MW
11. Industri Rokok Kretek
12. Industri Rokok Putih
13. Industri Rokok Lainnya
14. Industri Bubur Kertas Pulp, minta OJK agar HTI dapat menjadi collateral
15. Industri Crumb Rubber, mendapat perluasan tax holiday
16. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya
17. Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain
18. Galeri Seni
19. Gedung Pertunjukan Seni
20. Pelatihan Kerja
21. Industri Farmasi Obat Jadi
22. Industri Alat Kesehatan Kelas B
23. Industri Alat Kesehatan Kelas C
24. Indutri Alat Kesehatan Kelas D
25. Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel
26. Jasa sistem komunikasi data
27. Fasilitas Pelayanan Akupuntur
28. Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet, PMA maksimal 100%