Kemenaker Hapus Syarat Ini, Untuk Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk ke Indonesia?

Ngelmu.co – Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk menyederhanakan aturan dengan tujuan mempermudah tenaga kerja asing yang ingin masuk ke Indonesia. Permintaan penyederhanaan aturan Jokowi tersebut menjadi salah satu keputusan yang diambil dalam rapat terbatas mengenai peningkatan investasi dan ekspor di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

“Kami menyadari banyak keluhan berkaitan dengan izin tenaga kerja asing yang sekarang masih berbelit-belit. Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait,” kata Pramono dalam jumpa pers usai rapat terbatas, seperti yang dilansir oleh Kompas.

Selanjutnya, menanggapi permintaan Jokowi tersebut, Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dakhiri menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

“Intinya sudah dikoordinasikan ke semua kementerian dan lembaga terkait,” ujar dia saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (12/2/2018), seperti yang dilansir oleh Kompas.

Adapun, menurut Hanif, hal yang menjadi persoalan sebelumnya adalah rekomendasi dan perizinan berbasis kontrak. Dalam koordinasi dengan kementerian dan lembaga itu, Hanif menegaskan, akan ada perubahan.

Soal rekomendasi, diketahui dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tertuang persyaratan untuk tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. Di antaranya rekomendasi jabatan yang diduduki warga asing dari instansi terkait.

“Laporan yang saya terima, katanya (rekomendasi) itu bakal dihilangkan. Sementara, perizinan berbasis kontrak tetap dimungkinkan (berlaku). Kalau (kontrak) pendek ya pendek, panjang ya panjang sekalian. Intinya sesuai permintaan dunia usahanya saja,” ujar Hanif, seperti yang dilansir oleh Kompas.

Hanif memastikan bahwa kemudahan yang diberikan untuk masuknya tenaga kerja asing ini bukan berarti menghambat potensi tenaga kerja Indonesia sendiri. Perubahan regulasi masuknya tenaga kerja asing ini berorientasi pada tenaga profesional.

“Orang asing kan pada dasarnya boleh masuk dan bekerja di Indonesia, kecuali secara aturan yang dilarang, misalnya pekerja kasar dilarang. Logikanya kalau mau masuk dan bekerja kita permudah, kalau yang dilarang, ya tetap dilarang,” ujar Hanif, seperti yang dilansir oleh Kompas.