PKS Terima Tokoh Umat di DPR

Kisah Fraksi PKS yang Menerima Tokoh Umat di DPR

Diposting pada 595 views

Ngelmu.co – Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tak hanya menjadi perbincangan pihak-pihak yang terjun langsung ke dunia politik. Pasalnya, baik publik pun tokoh-tokoh umat, ikut bersuara, mengkritik hingga menolak hal tersebut.

Sementara di DPR sendiri, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menjadi pihak yang sejak awal kerap menyuarakan kritik serta penolakan terhadap RUU HIP.

Bukan tanpa alasan, PKS, menjelaskan mengapa pihaknya menolak RUU HIP.

Paling mendasar adalah di awal, RUU HIP tidak menjadikan TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, sebagai konsiderans.

Padahal, menurut PKS, ketika berbicara soal HIP, maka harus ada penegasan soal larangan PKI serta ideologi komunis.

“Jangan abaikan bahaya laten komunisme,” demikian pernyataan Ketua F-PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, Rabu (13/5) lalu.

Baca Juga: PKS Tolak RUU HIP Jika Tanpa TAP MPRS Tentang Pembubaran PKI

Tak hanya sekali, PKS harus berulang kali menyuarakan keberatannya terhadap RUU HIP, hingga akhirnya publik dan tokoh umat ikut bersuara.

Perwakilan aksi massa ‘Selamatkan NKRI dan Pancasila’ dari berbagai ormas Islam, pun mendatangi gedung MPR/DPR, Rabu (24/6) kemarin.

Mereka ingin menemui pimpinan DPR, diwakili oleh Ketua Umum FPI, Sobri Lubis, Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak, Ketua PA 212, Slamet Ma’arif, hingga Pemuda Pancasila (PP).

Tetapi sampai pukul 15.30 WIB, pimpinan DPR tak kunjung hadir dalam ruang audiensi.

Melihat hal ini, F-PKS—Jazuli Juwaini, Aboe Bakar Al-Habsy, Mardani Ali Sera, dan Bukhori Yusuf—pun menerima para perwakilan massa.

“Saya atas nama pimpinan Fraksi PKS, mengucapkan ahlan wasahlan–selamat datang—di rumah aspirasi milik bapak dan ibu,” kata Jazuli.

“Jadi silakan bapak dan ibu, sampaikan apa yang menjadi aspirasi, untuk kami teruskan kepada pimpinan DPR,” sambungnya.

“Termasuk kita akan tunggu pimpinan DPR menemui bapak ibu,” lanjutnya.

Jazuli juga menegaskan komitmen partainya, untuk senantiasa menjaga NKRI dan Pancasila, dari berbagai pihak yang mencoba melemahkan.

“Tagline kita saat ini adalah menjaga NKRI dan Pancasila, dari rongrongan pihak-pihak lain,” ujarnya.

“Sehingga penolakan RUU HIP yang kami sampaikan ke publik menjadi lebih kuat dengan dukungan para Habaib dan ulama sekalian,” imbuh Jazuli.

Ia juga menegaskan, bahwa PKS, sejak awal menolak serta tidak menandatangani draf RUU HIP, “Jadi jika ada yang mencoba memalsukan tanda tangan Fraksi PKS, jangan dipercaya.”

“Jika kita baca RUU HIP, pemaknaan dan penempatan sila pertama tidak proporsional, bahkan sangat minimalis,” lanjutnya.

“Padahal posisi dan kedudukannya—merujuk risalah tentang Pancasila—sangat penting dan utama,” pungkas Jazuli.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Fraksi PKS DPR RI (@fraksipksdprri) on

Mendengar itu, Slamet, sebagai perwakilan massa aksi ‘Selamatkan NKRI dan Pancasilla’, dari berbagai ormas, menyampaikan terima kasih.

“Kami mewakili 170 ormas aliansi nasional antikomunis, mengucapkan terima kasih kepada PKS, yang sudah menyambut kami, serta memiliki pemikiran sama tentang RUU HIP,” ucapnya.

“Mohon maaf, kami ini menyampaikan amanah. Kami minta pimpinan DPR segera memutuskan menemui kami atau tidak sama sekali,” sambung Slamet.

“Karena saya dapat kabar, di luar massa semakin deras. Sudah sampai gedung TVRI,” lanjutnya.

Setelah berlalu, sekitar pukul 15.40 WIB, barulah pimpinan DPR RI, Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad, menerima perwakilan massa.

Baca Juga: MUI, NU, dan Muhammadiyah Minta RUU HIP Dibatalkan

Terlepas dari itu, jika mundur ke belakang, pada Jumat (12/6) lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, hingga Muhammadiyah, sudah tegas meminta RUU HIP, dibatalkan.

“RUU HIP tidak diperlukan,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), M Kholid Syeirazi.

Mengetahui PKS, menjadi wakil rakyat yang terus mengkritik kelanjutan RUU HIP, sejumlah organisasi massa Islam—yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI)—pun menitipkan amanah.

“Kami titip kepada PKS, supaya suara kami diperkuat,” kata Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), Munarman, Rabu (17/6).

Pihaknya menilai, materi RUU HIP, bukan materi undang-undang, melainkan undang-undang dasar.

“Pancasila itu terjemahannya undang-undang dasar. Di pembukaan dan badan tubuh undang-undang,” tegas Munarman.

“Tidak bisa memasukkan RUU HIP ke dalam undang-undang, karena wadahnya sudah salah, dan isi subtansinya tidak sesuai,” imbuhnya.

“Kalau memasukkan RUU HIP, artinya mengulang perdebatan masalah baru,” lanjut Munarman.

Begitupun dengan pihak Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII).

Melalui Wakil Ketua Umum, Abdul Wahid Alwi, mereka mengaku bersyukur, masih ada fraksi—dalam hal ini PKS—yang berpihak kepada umat.

“Di antara sembilan fraksi, ada yang menolak (RUU HIP), dan mewakili bangsa Indonesia, sebanyak 250 juta, adalah fraksi PKS,” tuturnya.

“Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, (partai) satu ini, menjadi sebab dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” sambungnya.

Baca Juga: Terkait RUU HIP, Sejumlah Ormas Islam Titip Amanah ke PKS

PKS, menerima para tokoh umat dan menyampaikan jika partainya akan terus berjuang soal RUU HIP.

Tak berhenti sampai di situ, Paguyuban Masyarakat Betawi, juga menyambanyi F-PKS, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6) lalu.

Antara lain Majelis Adat Betawi, Generasi Cinta Negeri (Gentari), Forum Silaturahmi Ta’mir Masjid dan Mushola Indonesia (FAHMI TAMAMI).

Termasuk Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ), Forum Komunikasi Mubaligh Betawi Jaya (FKOMBI Jaya), Wasiat Ulama, Jajaka Nusantara, hingga FMMBI yang dipimpin oleh Kiai Fakhrurrozi Ishaq dan Kiai M Nasir AS.

Dengan gamblang, mereka mengaku akan mendukung PKS, yang sejak awal tegas menolak RUU HIP.

Baca Juga: Datangi DPR, Paguyuban Masyarakat Betawi Dukung PKS Tolak RUU HIP

Jazuli pun, menyambut baik kedatangan mereka, sekaligus berterima kasih atas dukungan yang diberikan.

Mereka terus mengantongi presiasi, dari MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh umat, bangsa, intelektual, akademisi, purnawirawan TNI/Porli, hingga jajaran lain, yang memiliki pandangan serupa soal RUU HIP.

“Ini membuktikan besarnya tanggung jawab bersama bangsa ini, dalam menjaga Pancasila, sebagai filosofi negara, norma dasar, sumber hukum tertinggi, titik temu persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Jazuli.

“Untuk itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi,” lanjutnya.

“Fraksi PKS, akan berupaya maksimal agar DPR membatalkan RUU HIP ini.”

“Terlebih lagi usul pembatalan ini telah disampaikan secara resmi oleh ormas-ormas Islam, dan publik secara luas.”

“Karena esensinya DPR ini adalah wakil rakyat, apa yang menjadi kehendak rakyat itu yang harus didengar dan dilaksanakan.”

Perjuangan PKS—sebagai pihak yang dititipkan amanah terkait penolakan RUU HIP—disebut belum usai.

Sebab, pada Senin (22/6) lalu, justru muncul tudingan jika PKS, menandatangani draf RUU HIP.

Padahal, sejak awal pembahasan RUU HIP di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, F-PKS, mengaku telah mengkritisi bahkan menolaknya.

“Beredar dokumen palsu atau hoaks yang menyebutkan bahwa PKS, menerima dan menandatangani RUU HIP. PKS sejak awal tegas menolak RUU HIP,” jelas akun Twitter resmi, @PKSejahtera.

“Dan dokumen asli yang tidak ada tanda tangan anggota @FPKSDPRRI, juga sudah terlebih dulu beredar luas dan dapat diakses publik.”

Baca Juga: Beredar Hoax Pihaknya Tanda Tangani Draf RUU HIP, PKS: Sejak Awal Tegas Menolak

Mendengar kabar tersebut, para pengguna media sosial Twitter pun berkomentar.

@tondimuh9: Biarkan aja Min. Pendukung PKS itu semua kritis, sekolahan, dan militan, mereka ga akan mudah diterpa isu miring. Bismillah.

@wanpanger1: Laporkan, biar diusut, biar tidak difitnah terus, karena kebiasaan mereka.

@Sangkute3: Maklum PK I paling jago malsuin berita dan paling jago bikin tipu tipu.

“Sikap Fraksi PKS, sejak awal tegas menolak, karena usulan-usulan PKS pada saat rapat di Baleg, tidak diakomodir,” kata Jazuli.

“Dan penolakan itu ditegaskan lagi di rapat paripurna, saat RUU HIP ini ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR,” tegasnya.

Sebagai pihak yang awalnya menilai TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tak perlu dijadikan konsiderans, PDIP, menuding sejumlah fraksi di DPR, buang badan dalam usulan RUU HIP.

Menanggapi pernyataan tersebut, PKS pun buka suara. Di mana saat Rapat Paripurna pengesahan RUU HIP sebagai usulan DPR, Selasa (12/5) lalu, pihaknya sudah menyiapkan draf penolakan untuk dibacakan, tetapi tidak diberi kesempatan oleh pimpinan DPR.

“Fraksi PKS sejak awal menolak RUU HIP. Bahkan, PKS sudah menyiapkan draf penolakan RUU HIP yang akan dibacakan di Rapat Paripurna. Namun, tidak mendapatkan kesempatan,” kata Jazuli, Jumat (19/6).

Tak sekadar bicara, ia pun memperlihatkan bukti draf penolakan RUU HIP tersebut.

Dalam draf penolakan itu, PKS, menyampaikan empat catatan soal usulan RUU HIP.

Pihaknya merasa keberatan dengan RUU HIP, karena TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, tidak dijadikan konsiderans.

Berikut selengkapnya draf penolakan yang tak sempat dibacakan oleh PKS di Rapat Paripurna:

“F-PKS mengapresiasi diaturnya suatu RUU yang mengatur tentang HIP, setelah 74 tahun NKRI berdiri.

Baru kali ini kita bisa menggagas suatu RUU HIP, melalui implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila.

Sebagai suatu pedoman bagi penyelenggara negara dalam menyusun dan menetapkan arah kebijakan pembangunan nasional, dan arah bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F-PKS menilai, pembinaan HIP yang diatur di dalam RUU ini, diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia, yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mencintai ilmu pengetahuan.

Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat mengantarkan Indonesia, untuk mencapai cita-cita nasional menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sebagai berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

F-PKS mempertanyakan urgensi dibentuknya kementerian/badan kependudukan dan keluarga nasional untuk menjamin terlaksananya HIP, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 38 ayat (2) RUU ini.

Bukanlah suatu solusi yang tepat, sebab di satu sisi, negara sudah memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan bertugas membantu Presiden, dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Sehingga sepatutnya, BPIP inilah yang seharusnya diperkuat, bukan justru membentuk kementerian atau badan baru, di tengah semangat efesiensi yang disuarakan oleh Presiden Joko Widodo.

F-PKS sangat keberatan, dengan tidak dimuatnya ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, ke dalam ketentuan mengingat dari RUU ini.

Hal ini, menurut kami, merupakan suatu kekeliruan yang fatal, sebab ketentuan tersebut masih berlaku dan belum dicabut sampai saat ini.

Perlu disampaikan, bahwa F-PKS, sudah dua kali memberikan catatan ini, baik pada draf tanggal 9 April, dan draf 22 April, kepada pimpinan Badan Legislasi, untuk memasukkan ketentuan terkait TAP MPRS ini, ke dalam ketentuan mengingat.

Akan tetapi, sampai saat ini ketentuan tersebut tidak masuk ke dalam ketentuan mengingat.

Padahal sejarah telah membuktikan, bahwa ada pihak-pihak atau golongan yang ingin mengubah ideologi negara kita, menjadi ideologi terlarang.

Sehingga menurut kami, ketentuan tentang TAP MPRS itu, selama masih hidup dan dinyatakan berlaku, mutlak harus dimasukkan dalam ketentuan mengingat dari RUU HIP, karena hal ini adalah esensi penting, dan ruh dari idelogi negara, melalui Ideologi Pancasila.

Karena itu, F-PKS menolak RUU HIP ini ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, tanpa terlebih dulu memasukkan tentang TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.

F-PKS menyatakan menolak, dengan catatan RUU HIP, untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR, sebelum RUU ini mengakomodir terlebih dahulu ketentuan terkait dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, ke dalam ketentuan mengingat dari RUU ini.”