KPK: 2014 Dilibatkan, 2019 Tak Diikutsertakan Jokowi dalam Penjaringan Menteri

  • Bagikan

Ngelmu.co – Sikap Jokowi yang kali ini sengaja tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaring calon menteri dianggap tidak konsisten dengan apa yang pernah dilakukan awal periode pertama saat terpilih menjadi Presiden.

Sebelum dilantik sebagai presiden pada periode pertama, Jokowi mengajak KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring calon menteri yang akan duduk di pemerintahannya.

Saat itu, Jokowi memberikan daftar nama kepada kedua instansi tersebut, lalu dibantu untuk ditelusuri rekam jejaknya. Hingga dapat diketahui apakah profil kekayaannya relatif wajar atau terdapat transaksi yang mencurigakan.

Setelah penelusuran tersebut, nama-nama yang sudah disaring diserahkan kembali kepada Presiden Joko Widodo.

Langkah Jokowi itu diapresiasi berbagai kalangan. Cara itu dianggap baik untuk mengantisipasi tabiat menteri yang berpotensi perilakunya melanggar hukum, terutama korupsi.

Bila nama-nama calon menteri itu bebas korupsi, tentu akan meringankan jalannya pemerintahan yang dipimpin.

Namun, kali ini berbagai kalangan menyayangkan. Karena langkah seperti itu tidak lagi diterapkan oleh Jokowi pada periode kedua ini.

Namun, demikian Laode M Syarif, Wakil Ketua KPK mengungkapkan, bahwa KPK berharap nama-nama yang kini dipilih Jokowi untuk menduduki kursi kabinet nanti adalah sosok-sosok yang berkualitas dan berintegritas.

“Kami tidak diikutkan namun kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dan dari segi integritas tidak tercela,” ungkap Laode kepada wartawan pada hari Senin (14/10/2019) seperti dilansir Kompas.

Laode menambahkan, pemilihan nama menteri adalah hak prerogatif presiden. Sebab itu pulalah, KPK tidak akan memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan menteri.

Lebih lanjut Laode meyakini bahwa Jokowi dapat menjaring nama yang benar-benar berkualitas dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri kabinetnya.

“Kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana saja calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak,” pungkas Laode.

  • Bagikan