Luhut Tetap ‘Ngeyel’ tak Langgar UU Saat Dirinya Acungkan Satu Jari di Acara IMF

Ngelmu.co, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani terkait laporan dugaan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan keduanya saat pertemuan IMF-World Bank di Bali.

Menteri Koordinator Maritim, Luhut Binsar Panjaitan meyakini tidak ada pelanggaran kampanye saat penutupan perhelatan besar IMF dan World Bank, di Bali.

Luhut dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap melakukan pelanggaran kampanye dengan membentuk tanda 1 dengan jarinya saat penutupan acara tersebut.

Sehubungan memasuki masa politik jelang Pemilu, angka 1 identik dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf.”Ya kalau dari saya baca undang-undang itu enggak ada yang saya langgar. Kan saya baca undang-undangnya, tidak ada satu pun celah saya melanggar,” ujar Luhut, Jumat (2/11/2018) di Kantor Bawaslu.

Tak membutuhkan waktu lama baginya memberi klarifikasi kepada jajaran ketua dan anggota Bawaslu. Sekitar 45 menit, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu keluar dari kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Luhut menjelaskan tindakannya membentuk angka 1 menggunakan jarinya sebagai luapan kegembiraan Indonesia mampu menyelenggarakan pertemuan IMF-World Bank. Yang mana pertemuan itu dikagumi oleh seluruh para hadirin. Saking gembiranya, kata Luhut, ia pun spontan membentuk angka satu sebagai lambang Indonesia layak menduduki peringkat pertama.

“Tidak terbayangkan bahwa Indonesia mampu membuat penyelenggaraan IMF-World Bank ini pada tataran kelas dunia. Indonesia itu membawa, mengangkat standar yang lebih tinggi daripada apa yang kami bayangkan. Ya itu saja kita gembira bersama pikiran kampanye boro boro mikir ke situ,” tukasnya.

Diketahui, Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu tentang pose 1 jari di acara IMF-Bank Dunia. Laporan ini dimasukkan atas nama Dahlan Pido, selaku masyarakat, dengan melampirkan pemberitaan media sebagai bukti.

Dia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Apalagi 1 merupakan nomor urut capres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pose tersebut kemudian dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin, mengatakan pihaknya berkoordinasi di Sentra Gakumdu terkait laporan tersebut.

Sementara,  anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo tidak menjelaskan lebih rinci terkait proses klarifikasi terhadap keduanya.

Namun tak dipungkiri sebanyak 28 pertanyaan yang diajukan kepada keduanya diantaranya maksud dari tindakan mengacungkan satu jari. Pada masa politik, tanda 1 jari identik dengan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

“Kami tanya seputar kegiatan itu dilaksanakan oleh siapa, kemudian apa maksud dari gestur yang ada di video itu, apa maksud dari kata-kata yang ada dalam potongan video itu, dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Luhut,” kata Ratna di kantor Bawaslu.

Penjelasan Luhut dan Sri kemudian dituangkan ke dalam berita acara untuk dijadikan landasan dan kajian yang nantinya menjadi keputusan Bawaslu. Ditargetkan, hasil dari laporan tersebut akan diumumkan paling lambat Selasa (6/11).

“Nanti setelah kami mengkaji kembali hasil klarifikasi, kami kaitkan dengan barang bukti, isi laporan, keterangan saksi, kemudian kesimpulan. Setelah ini kami akan lakukan analisis karena sudah selesai kami sudah periksa pelapor, saksi, terlapor. Dalam waktu dekat kami akan lakukan analisis 1-2 hari ini. Paling lambat tanggal 6 sudah kami sampaikan,” imbuhnya.

Diketahui, Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu tentang pose 1 jari di acara IMF-Bank Dunia. Laporan ini dimasukkan atas nama Dahlan Pido, selaku masyarakat, dengan melampirkan pemberitaan media sebagai bukti.

Dia menuding Luhut dan Sri Mulyani melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang. Apalagi 1 merupakan nomor urut capres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pose tersebut kemudian dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Afifuddin, mengatakan pihaknya berkoordinasi di Sentra Gakumdu terkait laporan tersebut.