Ngelmu.co – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengatakan hampir 92 persen calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, dibiayai oleh cukong.
Hal itu ia sampaikan, saat membahas soal pemastian Pilkada sehat, jauh dari COVID-19 dan korupsi; secara daring, di kanal YouTube Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumat(11/9).
“Di mana-mana, calon-calon itu, 92 persen, dibiayai oleh cukong, dan sesudah terpilih, itu melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud.
Menurutnya, hal ini berlangsung sejak sistem pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat.
Para cukong, lanjut Mahfud, banyak yang menabur benih bersama para kontestan Pilkada.
Ia, memang tak mengatakan, para calon yang dimaksud itu ada di Pilkada Serentak 2020 atau tidak.
Mahfud hanya mengatakan, kerja sama antara para cukong dan calon kepala daerah, sudah pasti terjadi.
Biasanya, ‘balasan’ yang diberikan para calon kepala daerah kepada para cukong, berupa kebijakan, setelah resmi terpilih.
Namun, Mahfud mengatakan, dampak kerja sama dengan para cukong ini lebih berbahaya dari korupsi uang.
Pasalnya, korupsi kebijakan, biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lain yang merugikan masyarakat.
“Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang,” kata Mahfud.
“Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu, tumpang-tindih,” sambungnya.
“Karena ada undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati, itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk sekian persen luasnya daerah,” jelas Mahfud.
Di mana pada praktiknya, lanjut Mahfud, lisensi itu diberikan lebih luas dari yang seharusnya.
Bahkan, tak sedikit kepala daerah yang berinisiatif membuka izin baru bagi para cukong; penyedia biaya masa kampanye.
Baca Juga: Sederet Menteri Jokowi Protes Anies soal PSBB Total Jakarta
Pernyataan Mahfud ini, dinilai warganet, memperkuat bukti jika politik di Tanah Air, suram.
“Ini semakin memperkuat fakta bahwa politik di negeri ini sangat suram,” kata @AbineWafa.
“Para pemimpin yang terpilih itu, tentulah ‘mengabdi’ pada para cukong yang memodalinya,” imbuhnya.
“Jadi mereka bukan bekerja demi rakyat. Namun, sejatinya demi cukong. Inilah kelamnya politik kapitalisme,” sambungnya lagi.
“Hina sekali manusia sampai di beli cukong,” kritik @deeliana_174.
“Kalau sudah tau, solusinya apa?” tanya @tok_suharto.
“Memperjelas apa yang (mungkin) sudah menjadi rahasia umum,” saut @Si__Bee.
Persoalan cukong Pilkada ini, juga diungkap oleh salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron.
Dalam kajian yang pernah dilakukan KPK, disebutkan sebanyak 82 persen calon kepala daerah, didanai oleh sponsor.
“Faktanya, dalam kajian KPK sebelumnya, ada 82 persen calon kepala daerah, didanai oleh sponsor, bukan didanai pribadinya,” kata Ghufron.
“Kemudian memungkinkan sebagai money politic, sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah,” pungkasnya.
