Ma’ruf Amin dalam Pusaran Hoaks

Ngelmu.co – KH Ma’ruf Amin yang kini menjadi Calon Wakil Presiden nomor urut 01 bersama Joko Widodo kembali disorot karena dianggap sebarkan hoaks. Setelah sebelumnya menyebut mobil Esemka akan diluncurkan pada bulan Oktober, kini kembali Maruf Amin membuat heboh.

Terbaru, Ketua MUI nonaktif itu turut mengomentari peristiwa pemeriksaan Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab di Arab Saudi. Ma’ruf menyebut HRS yang awalnya disebut ditahan bisa bebas karena dijamin oleh Konsulat Jenderal (Konjen) RI.

“Ya bagus, dia bebas karena dijamin oleh Konsulat Jenderal (Konjen) kita di sana,” kata kata Ma’ruf usai rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Padahal, di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri membantah laporan yang menyatakan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi telah memberikan jaminan untuk membebaskan Pimpinan FPI, Muhammad Rizieq Shihab dari pemeriksaan pihak berwenang Arab Saudi.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa pembebasan WNI yang terkena kasus hukum bukanlah bagian dari tugas perwakilan RI di luar negeri.

“Tugas Perwakilan RI bukan membebaskan seseorang, apalagi memberikan jaminan. Setiap orang harus bertanggungjawab sendiri atas tindakannya. Tugas Perwakilan adalah memberikan pendampingan kekonsuleran, untuk memastikan hak-hak hukumnya terpenuhi. Itulah yang dilakukan oleh KJRI Jeddah dalam kasus ini,” kata Iqbal Kamis (8/11/2018).

HRS juga menyanggah dirinya mendapat jaminan dari Konsulat RI. Dia menegaskan dia tidak memasang poster itu dan tidak tahu siapa yang memasangnya. Dia kemudian dilepas. “Saya dilepas oleh kepolisian Saudi karena memang saya sebagai korban, jadi saya dilepas tanpa jaminan apapun, sekali lagi tanpa jaminan apapun,” papar HRS sebagaimana video yang ditayangkan di Youtube Front TV.

Bukan sekali ini saja Maruf Amin melontarkan pernyataan yang cenderung mengarah kepada hoaks. Sebelumnya, Ma’ruf Amin menyebut mobil Esemka yang pernah dirintis Joko Widodo atau Jokowi akan diluncurkan pada Oktober. Namun hingga awal Bulan November 2018, rencana tersebut belum terealisasi.

 “Bulan Oktober nanti akan diluncurkan mobil nasional bernama Esemka, yang dulu pernah dirintis oleh Pak Jokowi. Akan diproduksi besar-besaran,” kata Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris), Jember, Kamis (27/09/2018) saat itu.

Pernyataan tersebut dilontarkan Ma’ruf Amin ketika memberikan tausiah di hadapan ratusan santri dan ulama Nahdlatul Ulama.“Nanti ke depan ada harapan tumbuh mobil nasional Nuris jadi tidak mustahil. Semua usaha juga dimulai dari kecil,” katanya.

Namun hingga awal bulan November, mobil yang pernah dipakai Presiden Joko Widodo sebagai kendaraan dinas saat menjadi Wali Kota Solo belum juga diperkenalkan kepada masyarakat.

Anggota Direktur Advokasi dan Hukum Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean menyebut apa yang disampaikan Ma’ruf soal peluncuran mobil Esemka di bulan ini tak terbukti. Artinya Ma’ruf menyampaikan berita hoaks. Pun demikian dengan Jokowi yang tidak mau jujur soal mobil Esemka yang pernah dibanggakan saat Pilpres 2014 lalu.

Ferdinand menyatakan dengan melihat kondisi di atas, pasangan Jokowi-Ma’ruf tak patut diberi kepercayaan lantaran masalah mobil Esemka tak bisa bicara jujur. Politikus Partai Demokrat itu menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai Jokowi-Ma’ruf soal mobil Esemka.”Ini hampir bisa disimpulkan bahwa ini bukan lagi memberitakan kebohongan tetapi menciptakan sebuah ketidakjujuran,” ujarnya, Rabu (31/10/2018).

Maruf pun berang dituding menyebarkan hoaks soal peluncuran mobil Esemka pada Oktober 2018. “Wahh, masak saya (dituding menyebar hoaks),” ujar Ma’ruf Amin dengan nada sedikit tinggi saat ditemui usai menggelar rapat di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa, 6 November 2018.

Maruf menjelaskan bahwa peluncuran mobil Esemka  tergantung pabrikannya, yaitu PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) dan tidak ada urusannya dengan pemerintah. “Jadi itu urusan orang itu, bukan urusan pemerintah. Lalu, saya membohongi siapa?” ujar Ma’ruf.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Syafti Hidayat menilai ketidakcermatan Ma’ruf itu bisa membahayakan kebijakan pemerintah jika memenangi Pemilihan Presiden 2019 nanti.

“Ini akan sangat membahayakan bagi banyak orang,” tegas aktivis yang akrab disapa Uchok ini kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (9/11/2018).

Syafti mengingatkan, seorang pemimpin haruslah jujur, cerdas, teliti, dapat dipercaya dan menyampaikan kebenaran. Dia juga tak boleh ceroboh menandatangani suatu berkas tanpa memahaminya terlebih dahulu.

“Belum lagi sebelum tanda tangan sebaiknya dibaca dulu baik baik apa yang akan ditandatangani itu. Jangan bolak balik membuat keputusan karena tanda tangan tapi tak membaca apa yang akan diputuskan itu. Pemimpin harus cerdas dan tak boleh ceroboh,” pungkasnya.