Meiliana dan Wajah Ganda Toleransi Kita

 

Usai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara mengetok palu vonis 18 bulan penjara bagi Meiliana, segera saja terdengar nyanyian soal intoleransi. Kompak. Satu nada. Bagai paduan suara yang diatur seorang dirijen.

Meiliana adalah seorang warga keturunan. Dia divonis karena dianggap menista agama lewat keluhan terhadap kerasnya suara azan pada 2016 silam. Meiliana menganggap suara azan berisik dan menyakitkan telinganya.

“Kak, tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara mesjid itu kak, sakit kupingku, ribut,” kata Meiliana.

Saat pengurus masjid menyambanginya, Meiliana menegaskan hal serupa.

“Ya lah, kecilkanlah suara mesjid itu ya. Bising telinga saya pekak mendengar itu,” ujar Meiliana.

“Jangan gitulah. Kalau kecil suara volumenya nggak dengar,” jawab Haris Tua.

“Punya perasaanlah kalian sikit,” pinta Meiliana.

Tokoh-tokoh nasional sontak bersuara menentang vonis tersebut.

“#BebaskanMeiliana. Ayo biasakan mengatasi semua masalah dengan musyawarah,” tutur Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga Wakil Ketua MPR,” Kamis (23/8/2018).

Seperti Meiliana ini ya tidak harus dihukum seberat itu lah, karena menurut saya ini belum dalam kategori menista,” ujar Wakil Ketua Fraksi PPP DPR RI, Irgan Chairul Mahfiz.

Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan perjalanan penanganan kasus itu menjadi bukti masih rentannya intoleransi di Indonesia.

“Ini bukti masih rentannya ancaman intoleransi di sebagian masyarakat kita,” ujar Jazilul.

PDIP juga secara tegas menyatakan Meiliana tidak menista agama.

“Saya pikir apa yang dilakukan Ibu Meiliana dengan meminta mengecilkan volume adzan bukan penistaan agama. Kalau memohonnya dengan baik, tentunya harus direspons dengan baik, bukan malah dibawa ke sentimen agama,” ujar politikus PDIP Nasyirul Falah Amru, Jumat (24/08/2018).

Setali tiga uang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menilai Meiliana tidak menista agama.

“Saya tidak melihat ungkapan ‘suara azan terlalu keras’ sebagai ekspresi kebencian atau sikap permusuhan terhadap golongan atau agama tertentu. Sebagai muslim, pendapat seperti itu sewajarnya kita tempatkan sebagai kritik konstruktif dalam kehidupan masyarakat yang plural,” kata Ketua PBNU Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan, Robikin Emhas, Rabu (22/8/2018).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun ikut membela Meiliana di akun twitternya.

“Hemat saya, mestinya penerapan Pasal 156 a UU 1/PNPS/1965 dalam kasus Ibu Meliana tak bisa berdiri sendiri, karena harus dikaitkan dengan konteks Pasal 1 UU tersebut.”

Bahkan Lukman bersedia menjadi saksi meringankan Meiliana. Kesediaan tersebut berawal dari permintaan Saiful Mujani, Direktur lembaga survey Saiful Mujani Research Centre, via akun Twitter-nya. “Supaya tidak dibilang intervensi sebaiknya banding saja, dan pak Mentri mungkin bisa menjadi pihak terkait atau saksi ahli yng meringankan. please pak,” tulis Saiful.

Lukman lalu menjawab “Saya bersedia bila diperlukan…”

Hanya PKS yang memiliki pandangan berbeda. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, menyatakan protes Meiliana terhadap suara azan adalah penistaan agama. Soalnya, itu sudah menyentuh keyakinan umat beragama yang diakui di Indonesia.

“Langkah yang paling riil dan konkretnya adalah jangan menyentuh keyakinan saudara-saudara kita yang sudah diakui agamanya di Indonesia ini,” ujar Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kompaknya tokoh nasional dari berbagai partai dan ormas Islam membela Meiliana dikritisi seorang warganet bernama Edy A Effendi dalam akun facebooknya.

Luar biasa. Dari Menag Sampai kelompok yang mengaku kaum toleran, menggugat vonis Meiliana. Mereka, pejuang toleransi yang piawai. Pejuang khusus warga non Muslim. Giliran Muslim dizalimi oleh non Muslim, mereka mingkem.

Hal lain, ternyata mereka tak percaya hukum di Indonesia.

Tepuk tangan buat kalian para pemeluk teguh bendera toleransi. Para pemeluk teguh toleransi dengan napas intoleransi. Di Indonesia, orang Islam boleh dizalimi, boleh dipersekusi tapi orang non Islam, harus dijaga. Tak boleh dicolek meski mereka amat sering mencolek.

Publik memang masih teringat dengan berbagai kasus yang menimpa ulama dan umat Islam. Pada 2015 misalnya, para pelaku pembakaran masjid di Tolikara, Papua justru diundang oleh Presiden Jokowi ke Istana dan tidak dihukum.

Begitu pula kasus lain yang menimpa Habib Rizieq Shihab. Juga persekusi terhadap Neno Warisman dan penangkapan ulama serta aktivis muslim lainnya.

Inikah wajah ganda toleransi kita?

Erwyn Kurniawan

Penulis dan Jurnalis