- Rp31,35 triliun untuk PT Hutama Karya, dalam penugasan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra;
- Rp9,3 triliun untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia, sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan aviasi, serta pembebasan lahan, dan penyelesaian proyek KEK [kawasan ekonomi khusus] Mandalika;
- Rp8,2 triliun untuk PT PLN, guna membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan, tahun pembangunan 2021-2022;
- Rp7 triliun untuk PT Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai pengembangan bisnis dan penguatan modal–meningkatkan modal tier I–dan CAR [capital adequacy ratio];
- Rp4,1 triliun untuk PT KAI, dalam penugasan dukungan menjalankan PSN [proyek strategis nasional] kereta cepat–menutup cost overrun;
- Rp3 triliun untuk PT Waskita Karya (WSKT), sebagai penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi;
- Rp2 triliun untuk PT BPUI, berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya [yang sampai saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021];
- Rp2 triliun untuk PT Adhi Karya, menyelesaikan tol DIY-Solo, DIY-Bawen, dan proyek SPAM Karian;
- Rp1,2 triliun untuk PT RNI, sebagai penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM [usaha mikro kecil menengah];
- Rp2 triliun untuk PT Perumnas, dalam program perumahan rakyat Jakarta-Medan, bagi MBK [masyarakat berpenghasilan rendah];
- Rp 2 triliun untuk PT Bank Tabungan Negara (BBTN), sebagai penguatan modal, meningkatkan Tier I Capital dan CAR; dan
- Rp250 miliar untuk PT Damri, berkaitan dengan penyediaan armada program penugasan.
“Seperti yang disampaikan, penugasan 80 persen, restukturisasi 6,9 persen,” kata Erick.
“Jadi, kalau kita kumulatifkan, 87 persen adalah hal-hal yang tidak bisa terelakkan,” imbuhnya.
“Seperti HK sendiri, ini akan ada PMN sangat besar untuk penugasan,” jelas Erick.
