Ngelmu.co – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menemui massa aksi yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
“Presiden Jokowi, jangan balik badan, dan segera menemui massa aksi Tolak UU Cipta Kerja,” tuturnya, Kamis (8/10).
“Di sini, pemerintah juga menjadi pihak yang bertanggung jawab, sebagai pihak pengusul,” sambung Habib Aboe.
Ia juga mengatakan, apa yang dilakukan massa aksi, merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi.
“Negara, harus menjamin hak masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, karena dijamin dalam konstitusi, Pasal 28 UUD 1945,” kata Habib Aboe.
“Pun aparat kepolisian, harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi,” imbuhnya.
“Seperti yang dinyatakan dalam Surat Telegram Rahasia, yang terbit, pada 2 Oktober 2020 lalu,” lanjutnya lagi.
Baca Juga: Presiden PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu untuk Cabut UU Ciptaker
Habib Aboe, juga menegaskan, bahwa PKS, berdiri bersama masyarakat sipil.
Baik buruh, mahasiswa, pun elemen lainnya, serta konsisten menolak UU Ciptaker, yang melanggar konstitusi serta menyengsarakan rakyat.
“PKS, telah mendesak Presiden Jokowi, mengeluarkan Perppu, untuk membatalkan UU Cipta Kerja,” tegas Habib Aboe.
“Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil, untuk mengajukan permohonan uji materiil atau judical review UU Cipta Kerja, ke MK,” sambungnya.
Meski demikian, Habib Aboe, tetap mengingatkan agar aksi demonstrasi yang dilakukan di masa pandemi, tetap mematuhi protokol kesehatan, demi keselamatan bersama.
“Untuk massa aksi, diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan menjalankan protokol kesehatan, serta tetap solid,” ujarnya.
“Jangan sampai ada penyusup yang memprovokasi dan mengacaukan aksi,” pungkas Habib Aboe.
