Netizen Jawab Cuitan Mahfud MD 'Kepuasan dan Kepercayaan Publik ...'

Ngelmu.co – Netizen menjawab cuitan Menko Polhukam Mahfud MD yang membagikan hasil survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.

Di mana Kompas, menyurvei 18 bulan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di mata publik.

“Harian Kompas, hari ini, halaman 1, 3, 15. Kepuasan dan kepercayaan publik kepada pemerintah, menguat signifikan.”

“Bidang politik lumayan. Penegakan hukum naik. Bidang keamanan, oke.”

“Bagi yang tak sependapat, silakan. Opini tak boleh dilarang. Perbedaan harus ada, karena ini negara demokrasi.”

Demikian penuturan Mahfud MD, melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Senin (3/5).

Netizen Menjawab

Merasa dipersilakan untuk berkomentar, netizen pun langsung membanjiri kicauan tersebut dengan berbagai jawaban.

“Opini tidak boleh dilarang, perbedaan harus ada, tapi semua yang berbeda, Anda penjarakan,” kritik @anggara_arie.

“Betul, yang tidak sependapat dicarikan alasan apa saja, agar bisa dipenjara, alias tutup mulut,” sahut @sinarkeadilan1.

Begitu juga penilaian dari @MahaD3w4 yang tak jauh berbeda.

“Benar. Opini tak boleh dilarang, berpendapat itu dilindungi, tapi kenapa kawan-kawan KAMI diciduk?”

Sementara di mata @DeDenSunandar55, “Apa pun masalahnya, survei solusinya. Puas… puas… puas… Puas ngawadulan [mengeluh].”

Sedangkan akun @ibrohabibi, menyampaikan selamat kepada Mahfud, “Amazing, Pak, signifikan. Selamat, Pak!”

“Mudah-mudahan Anda bahagia dengan survei ini, dan hasil ini tidak mempercepat hancurnya tatanan Polhukam di negeri ini,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan hati Bapak tak berkata, ‘Ah, beneran ini’, seperti yang saya rasakan,” lanjutnya lagi.

Lebih lanjut, bagi @adi_fir, saat ini, opini apa pun dapat ‘dibuat’, “Opini sesuai pesanan.”

“Faktanya, ekonomi rakyat makin sulit, lapangan kerja tidak tersedia, utang negara membumbung tunggi,” kritiknya.

“Jadi, jangan buat pengiringan opini untuk hanya menyesatkan. Gak percaya? Coba pergi ke Tanah Abang itu, tanya bagaimana ekonomi sekarang?” tantangnya.

Pemilik akun @fahmynur juga bertanya kepada Mahfud, “Kenapa sekarang terkesan lebih penting mengurus penilaian publik dibanding urusan strategis lainnya, Prof?”

“Apa berita di atas memang realita sebenarnya? Atau hanya berita yang dibuat tidak sesuai dengan realita yang ada?” kata @andrian_irawan.

Akun @m_sanusi_red20 juga ikut berkomentar, “Dahulu membaca adalah pintu dunia, apa pun bacaannya.”

“Tapi sekarang, harus pandai-pandai, pilih-pilih, dalam membaca, karena tidak semua yang kita baca itu benar,” sambungnya.

“Banyak bacaan yang dibuat sesuai pesanan, yang penting dapur ngebul,” sindirnya di akhir.

Survei Litbang Kompas

Litbang Kompas merilis survei 18 bulan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, di mata publik. Di mana hasilnya, mayoritas responden menyatakan puas.

Terbaru, Litbang Kompas menyurvei lewat wawancara tatap muka, sejak 13 hingga 26 April lalu.

Ada 1.200 responden yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat, di 34 provinsi se-Indonesia.

Dengan tngkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error penelitian +- 2,8 persen, dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Litbang Kompas memberi disclaimer [sangkalan], bahwa kesalahan di luar pemilihan sampel, mungkin terjadi.

Dalam survei tersebut, 69,1 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Sementara yang tidak puas hanya 30,9 persen. Litbang Kompas menjabarkan, tren kepuasan dari hasil survei April 2021, cenderung naik daripada dua survei sebelumnya.

Seperti pada Agustus 2020, hanya 65,9 persen responden yang menyatakan puas, dan 34,1 persen lainnya, tidak puas.

Begitu juga di Januari 2021, tingkat kepuasan responden terhadap pemerintah Jokowi-Ma’ruf adalah 66,3 persen, dengan yang tidak puas 33,7 persen.

Adapun 84,5 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan merupakan simpatisan Jokowi, 44 persen bukan simpatisan Jokowi, dan lainnya [rahasia atau tidak menjawab] 63,9 persen.

Survei Litbang Kompas juga memerinci kepuasan responden terhadap empat aspek dari pemerintahan Jokowi, sebagai berikut: