Ilutrasi Orang Gila yang dirazia

Orang Gangguan Jiwa Apapun Boleh Nyoblos, Asalkan Waras Saat Hari-H Pemilu

Ngelmu.co, JAKARTA – Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia Yeni Rosa Damayanti mengatakan pada Pemilu 2019 mendatang, para penyandang disabilitas mental boleh ikut menyemarakkan Pemilu 2019 tanpa adanya perbedaan apa pun.

“Semuanya. Semua gangguan jiwa boleh memilih (mencoblos). Mulai dari depresi, anxietas (gelisah), bipolar, skizofrenia, semuanya boleh ikut memilih,” katanya dikutip dari detik.com, Selasa (27/11/2018).

Menurut Yeni, tidak ada larangan dari Undang-Undang (UU) manapun bagi para penyandang disabilitas mental untuk mencoblos dalam Pemilu 2019 mendatang.

Malah, menurutnya dengan adanya UU Republik Indonesia nomor delapan tahun 2016 tentang penyandang disabilitas justru menjadi momentum bagi penyandang disabilitas mental untuk berperan aktif di kehidupan sosial.”UU yang ada justru melindungi hak-hak mereka bukan melarang mereka. Termasuk perlindungan terhadap hak-hak politik mereka,” katanya.

Diketahui, pasien jiwa direkam dan akan memiliki nomer kependudukan. Mereka juga akan diberikan hak menjadi pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Sementara, Ketua Dewan Pembina Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Siswadi, membenarkan jika orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) memiliki hak pilih. Sehingga ini perlu diakomodir sesuai dengan amanah undang-undang.

Sementara, informasi yang dikumpulkan penyelengara pemilu dalam hal ini Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada saat melakukan pendataan pemilih harus tetap mendata pemilih penyandang disabilitas ganguan jiwa selama belum ada surat keterangan ahli jiwa tentang cacat permanen yang dialami oleh pemilih.

“Setidaknya desain Pilkada ini tidak akan lagi diskriminatif terhadap pemilih disabilitas, lebih khusus lagi pada disabilitas ganguan jiwa dan ingatan. Karena susunguhnya mereka secara kostitusional memiliki hak pilih,”kata dia, beberapa waktu lalu.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, penyelenggara pemilu tetap melayani hak pilih penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas mental atau orang yang mengalami gangguan jiwa.

“Khusus untuk disability mental (sakit jiwa), tetap didaftar (sebagai pemilih). Hanya saja penggunaan hak pilih pada hari-H sesuai dengan rekomendasi dokter yang merawatnya,” ujar Hasyim di Jakarta, Kamis (22/11).

Menurut Hasyim, bila pada saat pemungutan suara Pemilu 2019 penyandang disabilitas mental dinyatakan waras oleh dokter yang menangani, maka dimungkinkan menggunakan hak pilih.

“Pendataan disability mental tentu lihat situasi dan kondisi. Bila saat pendataan sedang kumat, tentu tidak mungkin ditanya sendiri,” ucapnya.

Pendataan, kata Hasyim akan dilakukan dengan menanyakan kepada keluarga, dokter atau petugas medis yang menangani penyandang disabilitas mental.“Jadi, penyandang disability mental yang memungkinkan didaftar adalah hanya yang berada di rumah kumpul keluarga atau sedang dirawat di rumah sakit jiwa atau panti,” katanya.

Hasyim mengatakan, penyandang disabilitas mental pada dasarnya tidak dapat melakukan tindakan hukum, sehingga tindakannya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sementara hubungan hukum pada dasarnya adalah hubungan pertanggungjawaban.

Menurutnya, dalam hukum, perlakuan terhadap penyandang disabilitas mental dianggap sama dengan perlakuan terhadap anak di bawah umur. Yaitu, dianggap belum dewasa atau tidak cakap melakukan tindakan hukum. Karena itu dalam pengampuan oleh wali atau keluarga yang dewasa atau cakap secara hukum.

“Itulah alasan kenapa dalam hal penggunaan hak pilih, disability mental harus ada penjamin oleh pihak yang punya otoritas (dokter) bahwa yang bersangkutan pada hari-H sedang waras dan karenanya cakap melakukan tindakan hukum untuk memilih,”pungkasnya.