Pemerintah Siapkan Perpres Muluskan Masuknya Tenaga Kerja Asing

Ngelmu.co – Atas Instruksi dari Presiden Joko Widodo, saat ini pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kemudahan izin kerja bagi tenaga kerja asing (TKA) ahli. Hal ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta para menterinya untuk memudahkan jalur investasi, jalur ekspor hingga TKA ahli ke Indonesia.

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan rencana Perpres tersebut masih menjadi pembahasan sampai saat ini. Adapun sejumlah komponen yang masih perlu dikaji kembali antara lain mengenai izin tinggal dan rekomendasi kerja dari kementerian dan lembaga yang terkait.

“Jadi untuk tenaga kerja asing, kami sebenarnya cenderung akan ada Perpres untuk itu,” papar Darmin ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (13/2), seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan bahwa instansinya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghilangkan tahap rekomendasi izin TKA sehingga prosesnya bisa menjadi lebih cepat.

“Kemarin itu kan masalahnya rekomendasi-rekomendasi dari sektor kan. Ya sudah keputusan akan itu akan diikuti, laporan yang saya terima itu kan katanya bakal dihilangkan. Itu nantinya sudah akan lebih cepat,” jelas Hanif, seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia.

Selain tentang masalah rekomendasi, Hanif mengatakan permasalahan lain yang perlu diselesaikan adalah perizinan berbasis kontrak. Hal tersebut dikarenakan menjadi salah satu hal yang dikeluhkan dari para pelaku usaha.

“Nanti akan dilihat, kalau kontraknya pendek ya pendek, kalau misalnya ingin panjang (durasinya) ya diperpanjang sekalian,” papar Hanif, seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia.

Namun, Hanif masih belum mengetahui apakah penyederhanaan izin TKA ahli ini memerlukan regulasi dengan tingkatan tinggi seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah.

“Nah kalau soal itunya (aturannya) kan ada konsekuensi, ada perubahan regulasi tertentu, terus ada mungkin regulasi lebih tinggi, ini masih dikaji. Tapi kalau prinsipnya, apa yang harus diubah dari segi konten ini tinggal melanjutkan saja (yang sudah dikerjakan),” pungkas Hanif, seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh pembantunya memudahkan jalur investasi, ekspor, hingga jalan masuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Menurut Pramono, jalur masuk tenaga kerja ahli dari luar negeri yang sulit berimbas pada kinerja investasi dan ekspor di Indonesia. Padahal kedua hal itu menjadi faktor utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jokowi menargetkan pembantunya menyelesaikan masalah itu dalam dua minggu. Jika tidak selesai, Jokowi bakal menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk mengatur hal itu.