Joko Widodo

Pengamat Asing Sebut Jokowi Menjadi Pemimpin Otoriter

Diposting pada 284 views

Ngelmu.co – Pengamat asing menulis sejumlah publikasi kajian dan artikel yang isinya menyampaikan sebuah kekhawatiran yang hampir seragam, yaitu Jokowi, seorang tokoh populer yang dianggap mewakili wajah politisi baru “di luar elit politik yang pernah terlibat di era Orde Baru”, telah berubah menjadi seorang pemimpin yang otoriter.

Jokowi dianggap telah melakukan tekanan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Hal itu yang dinilai membuat Jokowi berubah menjadi seorang pemimpin yang menggunakan berbagai instrumen pemerintahan untuk kepentingan memberangus oposisi.

“Sekarang para kritikus dan para pendukung Jokowi sama-sama bertanya, seberapa aman sebenarnya (demokrasi) Indonesia dari kemunduran menjadi negara otoriter,” tulis Matthew Busch dalam artikel yang ditulis berjudul Jokowi’s Panicky Politics yang ditulis di laman Majalah Public Affairs.

Penilaian para pengamat asing berdasar pada tindakan Jokowi membubarkan HTI melalui peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), pembubaran berbagai aksi gerakan #2019GantiPresiden, penggunaan instrumen hukum untuk  menekan lawan politik, dan pelibatan kembali militer dalam  politik  sebagai  indikator perubahan arah dan gaya  pemerintahan Jokowi.

Eve Warburton dan Edward Aspinall dalam artikel berjudul “Indonesian democracy: from stagnation to regression? di laman The Strategist yang diterbitkan Australian Startegic Policy Institut menuliskan bahwa Jokowi terbukti menjadi pemimpin yang tidak sabar dan reaktif. Dalam artikel itu, Jokowi dengan mudah tersentak oleh ancaman politik, dan seperti banyak politisi Indonesia, tampaknya nyaman menggunakan alat-alat tidak liberal untuk mempertahankan posisi politiknya.

Bahkan, Tim Lindsey dari University of Melbourne menyebut Jokowi sebagai neo Orde Baru. Hal itu diungkapkan dalam artikel berjudul Jokowi in Indonesia’s ‘Neo-New Order’ di laman EastAsiaForum.org.  Lindsey menyoroti kegagalan pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, meningkatnya penggunaan tuduhan kriminal palsu untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan aktivis antikorupsi dan meningkatnya pembunuhan di luar hukum terhadap tersangka narkoba.

Para pengamat asing sangat khawatir kecenderungan perubahan pemerintahan Jokowi meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, dan mengambil jalan otoriter.

Dalam artikel terbaru yang ditulis oleh Tom Power seorang kandidat PhD dari Australian National University (ANU) mengungkap secara rinci berdasarkan hasil diskusinya dengan sejumlah pengamat, termasuk dari Indonesia, Power berkesimpulan bahwa Jokowi bertindak dengan cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi. Cara yang tidak liberal atau anti-demokrasi itu menurut Power adalah hasil dari kepekaan politik yang sempit, pemikiran jangka pendek dan pengambilan keputusan secara ad hoc.

Baca juga: Politisi PDIP: Tanah Abang Kumuh, Jokowi Tak Lagi Ajak Tamu

Di bawah ini merupakan beberapa fakta yang disimpulkan dari artikel tulisan om Power yang dimuat pada laman Newmandala.org edisi 9 Oktober 2018 yang berjudul Jokowi’s authoritarian turn:

1. Melanggar Norma Demokrasi

Jokowi dalam upayanya untuk mengkonsolidasikan posisi politiknya menjelang pemilihan April dinilai telah mulai melanggar norma-norma demokrasi fundamental. Dari awal tahun  2018, semakin banyak bukti  pemerintah Jokowi mengambil langkah otoriter yang berkontribusi terhadap percepatan status quo demokrasi Indonesia. Sebagian besar dari proses ini adalah upaya yang konsisten untuk memperoleh manfaat partisan yang sempit dari instrumentalisasi politik lembaga-lembaga utama negara.

2. Politisasi Hukum

Di Indonesia, politisasi lembaga hukum dan penegakan hukum bukanlah fenomena baru. Kerumitan peraturan hukum dan kriminalitas di dalam negara telah lama memberikan kesempatan bagi para pelindung kuat untuk mengendalikan dan memanipulasi bawahan politik mereka dengan ancaman penuntutan yang implisit maupun eksplisit. Upaya pemerintah untuk menggunakan instrumen hukum dengan cara ini telah menjadi jauh lebih terbuka dan sistematis di bawah Jokowi.

Upaya pemerintah tersebut dilihat dari tanda-tandanya yang tampak jelas terlihat. Tanda-tanda tersebut adalah ketika Jokowi menunjuk politikus Nasdem Muhammad Prasetyo sebagai jaksa agung yang seharusnya posisi tersebut secara tradisional disediakan untuk seorang yang bukan-partisan.

Keberadaan Kejaksaan Agung di bawah Prasetyo bergerak untuk merusak kubu oposisi yang saat itu menguasai parlemen. Pihak Kejaksaan Agung menangkap sejumlah anggota partai oposisi atas tuduhan korupsi. Usaha pelemahan kubu  koalisi oposisi berhasil dicapai pada tahun 2015 -2016 saat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diduduki kader PDIP Jasonna Laoly menggunakan kontrolnya atas verifikasi legal dewan-dewan partai untuk memanipulasi perpecahan faksi dalam Golkar dan PPP, dan akhirnya memaksa mereka masuk ke dalam koalisi yang berkuasa.

Kriminalisasi juga terjadi terhadap para penyelenggara dan penyokong gerakan 212, terutama terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, yang dipaksa mengasingkan diri ke Arab Saudi setelah dituduh melakukan pelanggaran pornografi.

Sedangkan sang maestro media, dan Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo tiba-tiba mengubah kesetiaannya kepada Jokowi pada 2017 setelah polisi menuduhnya mencoba mengintimidasi jaksa penuntut umum  melalui SMS. Kemudian, anehnya kasus Hary tidak berlanjut setelah dia bergabung dalam kubu pemerintah. Seperti yang diketahui, Hary sebelumnya dikenal sebagai penyokong utama kubu oposisi.

Selain itu, di luar penggunaan penuntutan taktis untuk menjinakkan musuh, Jokowi memperkenalkan kekuatan hukum baru untuk menghukum organisasi masyarakat sipil. Perppu diluncurkan terkait pada organisasi-organisasi massa yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2017 berfungsi untuk mencabut “hampir semua perlindungan hukum yang bermakna dari kebebasan berserikat.”

Kemudian, menjelang Pilpres 2019, pemerintah telah mengubah strategi represif ini untuk melawan kekuatan oposisi. Dengan mengubah institusi keamanan dan penegakan hukum untuk melawan oposisi, pemerintahan Jokowi telah membuat kabur batas antara kepentingan negara dan kepentingan pemerintah.

3. Politik Sandera

Tampak sejak pertengahan tahun ini, sejumlah pemimpin daerah yang awalnya berafiliasi dengan oposisi, mengumumkan dukungan mereka untuk Jokowi. Adapun dugaan yang tersebar luas di kalangan elit adalah bahwa aktor-aktor pemerintah telah mengancam orang-orang ini dengan dakwaan hukum ” khususnya yang berkaitan dengan korupsi ” kecuali mereka bergabung dengan inkumben.

Adalah Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seorang ulama berpengaruh dan anggota Partai Demokrat yang paling menonjol dari para “pembelot” ini. Seperti yang diketahui bahwa TGB pada tahun 2014  memimpin tim kampanye Prabowo di provinsi NTB, mendukung protes anti-Ahok, dan dinobatkan sebagai salah satu nominasi calon presiden kubu oposisi.

Akan tetapi, pada akhir bulan Mei, KPK mengumumkan akan menyelidiki dugaan keterlibatan TGB menerima gratifikasi dalam penjualan saham di pertambangan raksasa operasi Nusa Tenggara Newmont ke pemerintah Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pada awal Juli, TGB mengumumkan dukungannya kepada Jokowi.

Kemudian, penerus TGB sebagai gubernur NTB, politikus PKS Zulkieflimansyah ” yang namanya juga disebut-sebut terkait dengan kasus Newmont ” segera menampilkan foto dirinya bersama Jokowi di profil WhatsApp-nya dan mengisyaratkan kepada rekan-rekannya bahwa ia lebih menyukai Jokowi dibanding Prabowo.

Di wilayah Maluku Utara, gubernur PKS yang berkuasa, Abdul Ghani Kasuba, juga meninggalkan partainya dan bergabung dengan PDI-P dalam pilkada 2018. Lantas, di Papua, Gubernur Lukas Enembe” yang terlibat dalam berbagai skandal korupsi selama masa jabatannya ” juga mengumumkan dukungannya untuk Jokowi setelah memenangkan pemilihan kembali sebagai kader Partai Demokrat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada bulan Juli, mengklaim bahwa Gubernur Sumatera Barat,Irwan Prayitno, politisi PKS dan anggota tim sukses Prabowo tahun 2014, juga mendukung Jokowi.

Upaya-upaya yang disebut oleh para kritikus sebagai “kriminalisasi” politisi oposisi, sering dikaitkan dengan Jaksa Agung.

“Seorang pejabat PDI-P yang saya ajak bicara menggambarkan kantor Kejaksaan Agung sebagai “senjata politik” yang “sekarang secara rutin digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan politisi oposisi, dan oleh Nasdem untuk memaksa eksekutif di daerah bergabung dengan pemerintah,” tutur Power.

Memang sejumlah besar kepala daerah bergabung dengan Nasdem di 2017-2018. Tim kampanye Jokowi pun mengklaim mendapat dukungan dari 31 dari 34 gubernur, dan 359 dari 514 walikota dan bupati.

Namun, implikasi elektoral beralihnya dukungan para kepala daerah ini  masih harus dilihat.  Kapasitas para kepala daerah dalam melakukan mobilisasi, dan hasil pemilihan sebelumnya,  menunjukkan tingkat korelasi antara afiliasi gubernur dan walikota, memberi saham untuk suara lokal bagi calon presiden.

KPK juga terlihat semakin bisa dikompromikan di bawah Jokowi. Ditangkap dan diadilinya Ketua Umum Golkar Setya Novanto pada kasus e-KTP dipuji sebagai kemenangan bagi agensi. Namun, fakta bicara, KPK mengalah dan mengeluarkan politisi PDIP dari dakwaan, padahal  dari pengakuan Novanto sejumlah politisi PDIP terlibat dalam kasus tersebut. Terlihat jelas, hingga Oktober 2018, tidak ada politisi PDI-P berprofil tinggi yang ditangkap.

Hal ini diduga tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, yang memiliki pengaruh besar di antara para agen KPK yang direkrut dari kepolisian, adalah sekutu dekat ketua PDI-P Megawati Soekarnoputri.

4. Melawan Oposisi Akar Rumput

Tambahan lagi, penggunaan kasus-kasus korupsi untuk pengaruh politik bukanlah satu-satunya cara dimana aparat negara digunakan oleh pemerintah Jokowi untuk keuntungan partisan menjelang pemilu. Selama tahun 2018 ini, polisi nampak telah meningkatkan upaya untuk menekan gerakan # 2019GantiPresiden.

Aktivis #2019GantiPresiden sering menerima laporan bahwa polisi menyita barang dagangan dari penjual dan mengintimidasi orang yang menampilkan hashtag #2019GantiPresiden. Kemudian, pada bulan Juni hingga September, jadwal acara #2019GantiPresiden di Serang, Bandung, Pekanbaru, Surabaya, Pontianak, Bangka Belitung, Palembang, Aceh dan bagian lain negara dilarang atau dibubarkan oleh polisi. Polisi pun untuk melarang dan membubarkan acara #2019GantiPresiden menggunakan bantuan kelompok penentang.

Seusai pembubaran acara #2019GantiPresiden di Surabaya, Menko Maritim (Power menulisnya sebagai Menko Polhukam.red)  Luhut Pandjaitan berpendapat bahwa kegiatan itu memang harus dilarang, karena dengan begitu dapat mencegah perselisihan sosial dan bentrokan antara demonstran pro-pemerintah dan oposisi. Diketahui bahwa banyak justifikasi hukum untuk mendukung tindakan keras tersebut. Kemudian pada bulan Maret, polisi mengumumkan sedang menyelidiki aktivis Neno Warisman dengan kecurigaan bahwa pembuatan grup WhatsApp menggunakan tagar # 2019GantiPresiden melanggar Undang-undang Transaksi Elektronik (UU ITE), atau bahkan merupakan pengkhianatan.

5. Memobilisasi Militer

Kekhawatiran tumbuh akan munculnya kembali falsafah “Dwi fungsi” di dalam militer selama masa kepresidenan Jokowi. Termasuk salah satunya melalui konsolidasi struktur komando teritorialnya dan keterlibatan baru tentara dalam program-program sosial dan ekonomi yang dipimpin pemerintah. Di tahun 2018, setelah memperkuat pengaruh pribadinya di dalam angkatan bersenjata melalui pemasangan sekutu pribadi sebagai Panglima TNI (Marsekal TNI Hadi Tjahjono), Jokowi bahkan melangkah lebih jauh dalam mendorong TNI kembali ke politik (repolitisasi).

Pada bulan Juni 2018, Jokowi mengumumkan kenaikan tunjangan yang cukup besar  besar untuk Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI. Kemudian, di bulan Juli, ia menyampaikan pidato kepada para petugas Babinsa di Makassar dimana ia menginstruksikan para prajurit di tingkat desa untuk menghentikan penyebaran “hoax” yang menghubungkannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya, pada bulan Agustus, Jokowi berpidato lagi di mana dia menginstruksikan polisi dan perwira militer untuk mempromosikan pencapaian program pemerintahnya kepada masyarakat.

Tindakan Jokowi ini dinilai merupakan langkah mundur yang diambil, dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Salah satu prestasi besar Susilo Bambang Yudhoyono adalah penerimaan oleh elit TNI bahwa “militer adalah alat eksekutif administrasi.” Sedangkan Jokowi tampaknya siap menggunakan alat ini untuk melayani tujuan-tujuan partisan, dalam konteks kampanye pemilihan umum.

Memang sejak jatuhnya rezim Orde Baru, militer dan polisi tidak lagi dikerahkan secara sistematis untuk memberikan keuntungan politik kepada pemerintah yang berkuasa. Jika ada kecenderungan penggunaan militer dan polisi pada Pilpres 2019, maka itu menandai langkah lain dalam ketidakseimbangan yang parah dari medan permainan antara pemerintah dan oposisi. Militer dan politisi adalah sebuah fitur yang tidak terkait dengan demokrasi. Hal itu merupakan bentuk otoriterisme pemilihan dan hibriditas sebuah rezim.

Adapun kemungkinan alasan penggunaan instrumen penegakan hukum dan lembaga keamanan bagi kemenangan Jokowi adalah disebabkan kurangnya kepercayaan Jokowi pada keandalan dan efektivitas partai politik, organisasi sosial, dan kelompok relawan pendukungnya. Interaksi Jokowi dengan parpol, elit politik dan organisasi masyarakat sipil, tampaknya telah membuat Jokowi belajar bahwa alat-alat negara jauh lebih mudah digunakan dan jauh lebih efektif dalam mengatasi perlawanan politik dari oposisi.